Mengembalikan GBHN Adalah Kesepakatan Sejak Dulu

Danial
Mengembalikan GBHN Adalah Kesepakatan Sejak Dulu
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah

Jakarta, HanTer - Berbagai usaha untuk mengembalikan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ke dalam sistem politik Indonesia, menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah, telah ada sejak MPR periode 2009-2014.

"Gagasan menghadirkan Haluan Negara merupakan kesepakatan seluruh kekuatan politik yang ada di MPR masa jabatan 2009-2014 dengan Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014," ungkap Basarah dalam kegiatan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2019).

Menurut politisi senior ini, keputusan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh MPR periode 2014/2019 dengan melakukan melakukan komunikasi ke beberapa lembaga negara. Selain itu, MPR juga terus melakukan penggodokan konsep, dan hingga ke pembentukan panitia sementara tentang haluan negara.

Selain itu, pembentukan panitia tersebut diputuskan dalam sidang paripurna MPR pada 16 Agustus 2018. Hal itu, menurut Basarah, merupakan bentuk nyata adanya kesepakatan di MPR tentang perlunya GBHN.

"Dan ditegaskan lagi oleh Ketua MPR RI dalam sidang tahunan MPR tanggal 16 Agustus 2019," bebernya.

Lanjut Basarah, ada juga kesepakatan ihwal pentingnya GBHN dalam rapat konsultasi antara pimpinan lembaga negara tanggal 19 Januari 2019. Di samping juga kesepakatan MPR dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada 14 Maret 2018.

"Dengan demikian wacana menghadirkan GBHN merupakan agenda resmi MPR RI," pungkasnya.