KMP Desak Kejagung Usut Dugaan Korupsi SPPD dan Bimtek Fiktif Anggota DPRD Purwakarta

Safari
KMP Desak Kejagung Usut Dugaan Korupsi SPPD dan Bimtek Fiktif Anggota DPRD Purwakarta

Jakarta, HanTer - Kejaksaan Agung (Kejagung) harus segera mengusut dugaan kasus korupsi SPPD dan Bimtek fiktif yang terjadi di lingkungan DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016. Diduga sebanyak 45 anggota DPRD Purwakarta terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan negara Rp2,47 miliar tersebut

"Tadi kami sudah bertemu dengan pak Toto dari Kejagung, laporan yang kami sampaikan beberapa waktu lalu sudah dipimpinan, direkomendasi ke Jampidsus untuk menangani dugaan korupsi SPPD dan Bimtek Fiktif anggota DPRD Purwakarta," ujar Ketua Komunitas Masyarakat Purwakarta (KMP) Zainal Abidin usai menyambangi Kantor Kejagung di Jakarta, Rabu (4/9/2019).

Zainal merekomendasikan supaya Kejagung mengambil alih kasus tersebut dari Kejari Purwakarta.
"Memang sudah seharusnya kasus ini diambil alih Kejagung. Kami optimitis Kejagung bakal menerbitkan sprindik baru untuk kasus tersebut," ujar Zainal.

Sebelumnya, Zainal mengatakan, yang menjadi terpidana dalam perkara tipikor tersebut hanya HUS selaku Kepala Sub Bagian Anggaran pada sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2016. Serta MR selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016.

"Saat ini hanya mereka yang jadi terpidana. Kami meminta Kejaksaan untuk mengusut tuntas. Termasuk dugaan keterlibatan anggota DPRD dalam kasus tersebut," ujarnya.

Pasalnya lanjut Zainal, terdakwa HUS di dalam persidangan mengungkapkan anggota  DPRD menerima bagian
uang dari setiap SPPD fiktif tersebut. Dalam jumlah yang bervariasi.

"Menurut pemahaman kami kasus SPPD dan Bimtek Fiktif yang merugikan keuangan Negara ini
tidak akan terjadi bilamana tidak dilakukan secara bersama-sama mulai dari yang mempunyai ide, pengatur skenario, penandatangan pengajuan, hingga eksekutor pengeluaran dana
tersebut," jelas Zainal.

Karena itu kata dia, kejaksaan harus
menuntaskan kasus tersebut. Termasuk mengusut dugaan keterlibatan anggota DPRD Purwakarta.

"Kami berharap kasus korupsi ini dapat dituntaskan sampai ke akar-akarnya, dan tegaknya hukum tanpa pandang bulu. Semoga kasus ini tidak hanya mempersalahkan dan menghukum
Sekwan dan Bendahara saja akan tetapi seluruh pihak terkait yang memiliki kewenangan dan
otoritas yang menyebabkan dana tersebut mengalir, dan seluruh penerima aliran dana tersebut harus dihukum juga sesuai asas “Equality Before the law”," pungkasnya.