YLKI Sebut 100 Persen Masyarakat Menolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Oni
YLKI Sebut 100 Persen Masyarakat Menolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Jakarta, HanTer - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan jika 100 persen masyarakat menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi seperti dilansir Kompas.com mengatakan, mayoritas atau bahkan 100% masyarakat menolak terhadap kenaikan tarif yang akan dilakukan.

"Kami yang mendengarkan aspirasi ya mayoritas atau bahkan 100% masyarakat menolak," kata Tulus di Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Penolakan tersebut, kata Tulus, dilandasi oleh beberapa alasan seperti soal daya beli masyarakat kelas menengah dan klaim layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan yang belum optimal.

Tulus menegaskan, kenaikan tarif BPJS Kesehatan untuk menutup defisit bukanlah satu-satunya solusi yang harus ditempuh. Masih banyak solusi lain yang bisa ditempuh seperti pemberian subsidi oleh pemerintah.

Menurutnya, akan jadi sebuah anomali jika pemerintah tidak mau memberikan subsidi untuk BPJS Kesehatan sedangkan mau memberikan subsidi energi sebesar Rp 153 triliun. "Kenapa untuk BPJS Kesehatan yang lebih strategis tidak mau menambah subsidinya? Ini suatu anomali," ucap dia.

Tulus khawatir bila tarif BPJS Kesehatan benar-benar naik, tunggakan peserta mandiri BPJS Kesehatan semakin memburuk. Pasalnya saat ini, 53% peserta mandiri menunggak pembayaran BPJS Kesehatan sekaligus menjadi salah satu penyebab defisit anggaran.

Terlebih, kajian BPJS Kesehatan yang melibatkan UI dan UGM soal daya beli kelompok mandiri memang sudah tidak pas sebelum tarif BPJS naik. Saat ini, daya beli kelompok mandiri kelas 3 hanya Rp 18.500 sementara tarif BPJS Kesehatan sudah sebesar Rp 25.000.

Selain memberikan subsidi, kata Tulus, pemerintah juga bisa mencari cara lain seperti menaikkan cukai rokok. Sebagian dari kenaikan cukai rokok ini nantinya akan dialokasikan untuk BPJS Kesehatan mengikuti langkah negara-negara lain.

#BPJS   #Kesehatan   #YLKI