Memberangus Demokrasi

RUU KUHP Tidak Memberi Rasa Aman

Safari
RUU KUHP Tidak Memberi Rasa Aman
Ilustrasi RUU KUHP

Jakarta, HanTer-- Anggota Aliansi Nasional Reformasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Asfinawati mengatakan, RUU KUHP berbau kolonial, minim perlindungan rakyat sehingga pengesahannya tidak boleh dipaksakan. Presiden Jokowi dan DPR harus paham bahwa rumusan RUU KUHP justru membuat Pemerintah dan DPR membangkang pada Konstitusi, membungkam kebebasan berekspresi dan memberangus demokrasi.

Padahal, menurutnya, RUU KUHP harus dibahas dengan semangat reformasi, berbasis data dan pendekatan lintas disiplin ilmu, serta pelibatan bersama seluruh pihak, lembaga terkait, dan masyarakat sipil. Karena rumusan yang ada sampai dengan draft terkakhir yang dapat diakses per 25 Juni 2019 masih menyisakan banyak masalah. Setidaknya ada tujuh catatan sebagai alasan kuat pihaknya menolak pengesahan RUU KUHP dengan rumusan yang saat ini ada.

"Presiden Joko Widodo harus berhati-hati karena apabila RUU KUHP saat ini disahkan oleh DPR maka pemerintahan saat ini dapat dianggap sebagai rezim yang membangkang pada Konstitusi, membungkam kebebasan berekspresi dan memberangus demokrasi," ujar Asfinawati di Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Ingkari Nawacita

Asfinawati menilai, pengesahan RUU KUHP akan membuat Presiden Jokowi mengingkari Nawacita karena gagal memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, tidak terwujudnya reformasi penegakan hukum, dan tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pengesahan RUU KUHP justru tidak akan terwujud revolusi mental sebagaimana salah satu tujuan utama pemerintahan saat ini.

Lebih lanjut dia mengemukakan, RUUKUHP berperspektif pemenjaraan dan sangat represif, membuka ruang kriminalisasi melebihi KUHP produk kolonial (over-criminalization). RUUKUHP menghambat proses reformasi peradilan karena memuat sejumlah kriminalisasi baru dan ancaman pidana yang sangat tinggi yang dapat menjaring lebih banyak orang ke dalam proses peradilan dan menuntut penambahan anggaran infrastruktur peradilan.

"Kebijakan ini akan semakin membebani permasalahan lembaga pemasyarakatan yang tingkat kelebihan bebannya (overcrowding) sudah mencapai titik ekstrem dengan beban 205% per Juli 2019," jelasnya.

RUU KUHP juga membangkang pada Konstitusi, mengancam kebebasan berekspresi dan memberangus proses berdemokrasi. Kembalinya pasal penghinaan presiden, yang hadir dalam suasana penjajahan kolonial, adalah bukti RUU KUHP bertentangan dengan Konstitusi. Padahal MK telah mencabut Pasal penghinaan presiden karena kriminalisasi penghinaan presiden bukan lah ciri-ciri negara demokrasi.

Pasal Penghinaan

Sementara itu, pengamat hukum dari Universitas Nasional (Unas), Jakarta, Dr Ismail Rumadan mengatakan, jika pasal penghinaan Presiden dihidupkan dalam RUU KUHP, maka hal tersebut sebagai langkah awal matinya demokrasi di Indonesia. Karena pasal penghinaan Presiden sangat rawan terjadinya penyalagunaan dan dapat membungkam masyarakat yang hendak mengkritik pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

Padahal dalam era demokrasi yang sudah dijamin dalam konstitusi, lanjut Ismail, rakyat mempunyai kebebasan dan hak untuk melakukan kritik terhadap presiden maupun wakil presiden. Oleh karena itu diharapkan DPR sebagai wakil rakyat tidak menerima pasal tersebut. DPR bisa menolak untuk mengesahkan pasal tersebut karena sangat rawan untuk disalahgunakan, terutama digunakan sebagai senjata untuk menghantam orang-orang yang dianggap berseberangan secara politik dengan pemerintah.

"Jika pasal tersebut tetap dipertahankan maka patut diduga dipakai untuk mempertahankan posisinya dengan memanfaatkan hukum sebagai alat kekuasaan untuk menghantam dan membungkam lawan-lawan politiknya," tegasnya.

Kebebasan Pers

Anggota Panitia Kerja Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Taufiqulhadi menilai masyarakat tidak perlu khawatir RKUHP akan mengekang kebebasan pers dan berekspresi. Ia menilai RKUHP tidak boleh menekan kebebasan pers. Diharapkan RKUHP yang akan disahkan akan membuat demokrasi menjadi normal seperti di negara yang demokrasinya sudah mapan.

"Insan pers tidak perlu khawatir kalau ada anggapan kalau RKUHP ini akan berpengaruh pada kebebasan pers dan kebebasan berekspresi," kata Taufiqulhadi dalam diskusi bertajuk "RKUHP Kebiri Kebebasan Pers?" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (3/9/2019).