Sanksi bagi Peserta BPJS Tak Etis

DPR: Sri Mulyani Kelewat Batas

Harian Terbit/Safari
DPR: Sri Mulyani Kelewat Batas
Menteri Keuangan Sri Mulyani

Jakarta, HanTer -- Wacana Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanksi bagi peserta BPJS Kesehatan yang tidak bayar iuran, tidak bisa melakukan perpanjangan SIM dan pendaftaran sekolah anak, usulan tidak etis.

“Kalau sanksi bagi peserta BPJS Kesehatan dikaitkan dengan hak untuk masuk sekolah, ini jelas sudah kelewat batas," kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) Sukamta melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (3/9/2019)

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan untuk menaikkan besaran premi karena akan membebani masyarakat yang tidak mampu yang belum masuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. "Jika akar masalah belum diatasi dan pasti tidak akan ada jaminan uangnya mencukupi," jelas Sukamta.

Sementara itu, anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pemimpin yang punya gagasan besar disertai kemampuan membuat terobosan agar mampu menjalankan program BPJS Kesehatan. Defisit BPJS Kesehatan disebabkan belitan persoalan yang kompleks dan lintas sektoral sehingga kondisi ini hanya bisa diselesaikan oleh pemimpin yang paham dan menguasai persoalan.

"Rencana kenaikan iuran menandakan Presiden Jokowi dan para pembantunya memang tidak punya konsep dan terobosan menyehatkan BPJS Kesehatan," jelasnya.

Fahira memaparkan, menaikkan iuran adalah selemah-lemahnya bentuk tanggung jawab pemerintah menyehatkan BPJS Kesehatan. Karena artinya sama saja melempar tanggung jawab ke rakyat. Karena yang ditunggu dan dibutuhkan rakyat itu terobosan, bukan kenaikan iuran. Opsi kenaikan iuran justru akan menjadi preseden tidak baik dalam perjalanan BPJS Kesehatan ke depan.

"Kenaikan iuran akan selalu menjadi pembenaran jika ke depan defisit semakin membengkak. Padahal persoalan utama BPJS Kesehatan ada di kemauan politik pemerintah dan reformasi manajemen pengelolaan BPJS Kesehatan," paparnya.

Tidak Etis

Koordinator Forum Buruh Kawasan (FBK) Hilman Firmansyah juga mengatakan, usulan Menkeu Sri Mulyani ada sanksi seperti tidak bisa melakukan perpanjangan SIM maupun tidak bisa mendaftarkan anak sekolah karena tidak membayar iuran BPJS Kesehatan merupakam usulan yang sangat tidak etis. Sehingga sanksi bagi peserta BPJS Kesehatan dikaitkan dengan hak untuk masuk sekolah jelas sudah kelewat batas.

"Sesuai amanah konstitusi, pendidikan dan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat," tegasnya.

Hilman menegaskan kepada pemerintah untuk meminimalkan defisit BPJS Kesehatan harus mengambil langkah perbaikan mencakup permasalahan yang bersifat kepesertaan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) kapitasi di pemda, pencegahan fraud, penagihan Non Performing Loan (NPL), dan sejumlah kerja sama lain yang bisa dilakukan.

Sebagai solusi untuk mengatasi defisit keuangan, sambung Hilman, maka yang dilakukan BPJS Kesehatan adalah meningkatkan kolektibilitas iuran peserta. Untuk itu, pemerintah daerah diminta segera membayar tunggakan ke BPJS Kesehatan, baik untuk iuran peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) maupun pegawai negeri sipil (PNS) di daerah.Selain itu juga mendorong peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, dan Pekerja Penerima Upah (PPU) terutama swasta untuk rutin membayar iuran tiap bulan.

Ketua Umum Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Girsang mengatakan, Kesehatan adalah hak warganegara yang harus dilindungi oleh negara. Artinya pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan kesehatan pada tiap tiap warga negaranya. Amanat konstitusi sangat jelas bahwa negara berkewajiban melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia.

"Tiap tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak. Nah sampai disini paham gak Ibu Menteri (Menkeu Sri Mulyani). Anda itu wakil pemerintah artinya isi kepalanya harus berangkat dari amanat konstitusi," paparnya.