PLN Salah Urus Kenapa Tarif Dinaikkan?

Safari
PLN Salah Urus Kenapa Tarif Dinaikkan?
Ilustrasi PLN

Jakarta, HanTer-- PT PLN segera menaikkan tarif listrik. Saat ini, perusahaan setrom negara itu masih akan menyisir pelanggan listrik Rumah Tangga Mampu (RTM) untuk menerima tarif penyesuaian (tariff adjusment).

Karuan saja kenaikan tarif listrik ini dikecam sejumlah kalangan, karena akan memberatkan rakyat. Padahal disebut selama ini PLN salah urus. “Iya salah urus, lalu kenapa tarif dinaikkan?  Jelas ini parah,” kata Ketua Umum SP PLN periode 2016-2019 Jumadis Abda kepada Harian Terbit, Selasa (3/9/2019).

“Beginilah kalau Direksi tidak punya kompetensi. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tahunya hanya bagaimana menaikkan tarif listrik ke masyarakat. Jadilah masyarakat makin berat beban hidupnya. Jadilah ekonomi makin morat marit. Nah ini yang tidak terpikirkan oleh mereka,” kata Jumadis Abda.

Menurut dia, seharusnya kalau Direksi PLN mau maka tarif listrik tidak perlu naik dan subsidi tidak perlu ada maka memang harus sedikit bekerja keras dan cerdas. “PLN milik negara kesusahan, negara dan rakyat makin terbebani dan semakin bertambah beban hidupnya,” ujarnya.

Oleh sebab itu, kata Jumadis,  tidak ada alternatif lain, bila pemerintah tidak mau negara makin terbebani dan rakyat makin susah karena listrik sudah saat nya dicari Direksi PLN yang punya kompetensi kuat, berani berbuat untuk PLN, punya integritas kuat tidak sayang jabatan dan profesional.

Dia mengatakan, lebih parah lagi tahun anggaran 2020 subsidi untuk PLN justeru makin  meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun 2020 subsidi untuk PLN naik menjadi Rp. 62,2 triliun. Anggaran ini naik dari tahun sebelumnya Rp. 52,3 triliun.

“Nah beban salah urus ini bukan hanya dibebankan kemasyarakat secara langsung berupa kenaikan tarif listrik juga jadi tambahan beban negara. “Tentu pada akhirnya pemerintah harus merogoh kantong lebih dalam dari duit utang untuk menutupi 'defisit' operasional di PLN ini. Ekonomi dan daya beli masyarakat akibat kenaikan tarif juga akan semakin turun,” ujar Jumadis.

Sebaiknya Ditunda

Terpisah, pemerhati masalah sosial masyarakat, Frans Immanuel Saragih mengatakan, dalam kondisi ekonomi saat ini yang sulit bagi masyarakat kecil maka sebaiknya kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) ditunda sampai benar-benar ekonomi stabil. Sedangkan kondisi keuagan PLN juga sedang sulit maka para petinggi atau pengambil kebijakan di BUMN harus mencari solusinya bukan rmalah akyat yang menanggungnya.

"Pemerintah itu tugasnya memberikan kenyamanan bagi rakyatnya bukan memberatkan rakyatnya," ujar Frans Immanuel Saragih, Senin (2/9/2019).

Frans memaparkan, saat ini masyarakat masih berkutat atau dibebankan terhadap masalah sehari-hari, seperti belanja rumah tangga, sekolah anak, biaya perobatan dan lainnya. Oleh karena itu rencana kenaikan TDL dan ditambah kenaikan iuran BPJS Kesehatan maka otomatis mengakibatkan beban rakyat semakin besar.

"Belum lagi harga kebutuhan pokok yang juga akan mengalami kenaikan jika ada kenaikan TDL dan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan - kenaikan itu akan menjadi masalah bagi rakyat," paparnya.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng mengatakan, saat ini masyarakat Indonesia sebagian besar relatif sudah tidak punya uang untuk belanja. Kalau harga barang publik naik masyarakat langsung mengurangi belanja. Bahayanya jika masyarakat mengurangi belanja maka pemerintahan langsung bangkrut.

"Selama satu dasawarsa pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi. Antara 53-57 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Kontribusi investasi, ekspor, pengeluaran pemerintah hanya sisanya," jelasnya.

Diketahui, Kementerian ESDM berencana menerapkan penyesuaian tarif ke pelanggan listrik non-subsidi mulai 2020. Adapun, golongan pelanggan Rumah Tangga Mampu (RTM) 900 VA masuk dalam kajian yang dikenakan penyesuaian tarif tersebut.

"Ini bisa digunakan untuk saudara kita yang belum menikmati listrik," ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana saat dijumpai di Kementerian ESDM, Kamis (4/7/2019).

Jika penyesuaian tarif listrik tak diberlakukan, maka pemerintah kembali mensubsidi golongan 900 VA RTM yang sebenarnya masuk golongan pelanggan non-subsidi. Dalam data, diperkirakan jumlah pengguna listrik 900 VA RTM mencapai 24,4 juta dengan total konsumsi listriknya mencapai 30,57 tWh.