Gejolak Papua, RR: Bapak Yang Bener Bukan Main Gebuk, Harus Introspeksi

Alee
Gejolak Papua, RR: Bapak Yang Bener Bukan Main Gebuk, Harus Introspeksi
Tokoh nasional Rizal Ramli

Jakarta, HanTer—Tokoh nasional DR Rizal Ramli mengatakan, gejolak di Papua tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara represif. Menurutnya, opsi yang perlu ditempuh sebaiknya pemerintah mengintropeksi diri terhadap hal-hal yang selama ini belum dilakukan dalam memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang bermukim di bumi mutiara hitam di timur Indonesia.

Rizal Ramli, akrab disapa RR menganalogikan pada kehidupan berkeluarga. “Kalau ada anak-anak kita mau keluar rumah, masa kita gebuk, masa mau kita usir, masa mau kita bilang silakan. Mungkin saya kurang sayang, kurang adil, mari kita duduk bersama (berdiskusi). Jadi kita pakai alat untuk introspeksi dan cari jalan keluar,” kata RR dalam acara Indonesia Lawyers Club yang disiarkan TV One, Selasa (3/9) malam.

Dalam hal ini, RR menekankan agar pemerintah menganggap seluruh masyarakat Indonesia, termasuk warga Papua sebagai satu saudara. Sehingga pendekatan kekerasan bukan menjadi opsi yang dipilih.

“Kita harus anggap semua ini saudara, jadi pendekatannya jangan main gebuk,” sambung RR.

Menurut mantan Menko Kemaritiman ini, pendekatan kekerasan justru akan membuat kerusuhan semakin menjadi-jadi. RR kemudian mengingatkan perjuangan Presiden Timor Leste pertama Xanana Gusmao, yang juga mantan gerilyawan.

Xanana awalnya hanya membentuk sayap militer dari organisasi politik yang dipimpin. Sayap militer ini hanya memiliki kader awal sebanyak seratus orang. “Tapi karena, mohon maaf, aparat banyak main kasar pada sipil yang tidak bersenjata, akhirnya rakyat Timor Leste ikut gerakan militer ini,” urainya.

Demikian juga dengan GAM di Aceh, yang awalnya hanya bermodal 60 orang yang dididik di Libya. Tindakan keras aparat pada sipil tidak bersenjata akhirnya membuat GAM semakin berkuasa kala itu.

Intinya, kata RR, gerakan senjata harus dihadapi dengan sepatutnya. Tetapi jangan menggunakan gerakan represif atau kekerasan terhadap penduduk sipil di manapun di wilayah Indonesia.

“Karena kalau itu terjadi, maka sama saja kita membantu kampanye gerakan bersenjata,” tutupnya.