IPW Apresiasi Kapolri dan Panglima TNI Berkantor di Papua

Danial
IPW Apresiasi Kapolri dan Panglima TNI Berkantor di Papua
Koordinator IPW Neta S. Pane

Jakarta, HanTer - Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berkantor di Papua sejak hari Senin (2/9/2019), dimana Indonesia Police Watch (IPW) mengungkapkan, situasi di Papua saat ini makin kondusif.

IPW mengapresiasi apa yang dilakukan Kapolri dan Panglima TNI yang berkantor selama seminggu ini di Bumi Cenderawasih itu, sehingga bisa mengendalikan situasi keamanan secara langsung.

"Seiring dengan kondusifnya situasi Papua, Kapolri perlu melakukan langkah langkah evaluasi, antisipatif maupun deteksi dini serta meningkatkan patroli sibernya agar kekacauan tidak terulang. Setidaknya ada tiga langkah yang perlu dilakukan Polri,” ujar Koordinator IPW Neta S. Pane kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Neta menjelaskan, langkah-langkah yang harus dilakukan Polri yakni :
Pertama, mengevaluasi kinerja jajaran Kepolisian, terutama di Surabaya, Papua Barat, dan Papua. Apakah pejabat Kepolisian di Surabaya sudah bekerja sesuai Standard Operational Procedure (SOP) dalam menyelesaikan masalah di depan Asrama Mahasiswa Papua, ini patut dievaluasi. Lalu seperti apa deteksi dini dan antisipasi yang dilakukan pimpinan Kepolisian di Surabaya, Papua Barat dan Papua hingga masalah yang ada bisa melebar kemana mana dan menjadi kerusuhan yang tak terkendali.

Evaluasi ini lanjut Neta, diperlukan untuk mengukur seperti apa kinerja Mepolisian di ketiga daerah itu, agar ke depan peristiwa serupa tidak terulang dan bisa dikendalikan dengan cepat dan tepat.

Kedua, sejauhmana keberhasilan kinerja Patroli Siber Kepolisian dalam memburu dan menangkap para propokator digital dalam negeri, yang memprovokasi kasus Surabaya hingga menjadi letupan kerusuhan di sejumlah kota di Papua Barat dan Papua. Sebab dari informasi yang diperoleh IPW aksi provokasi digital itu dikendalikan dari empat kota Jakarta, Surabaya, Gorontalo, dan Biak.

Polri perlu menjelaskan secara transparan sejauhmana hasil Patroli Siber melakukan penyelidikan dan menyentuh, untuk kemudian menciduk para provokator digital dalam negeri tersebut.

Ketiga, keterlibatan pihak asing dalam banyak kasus di Papua bukan hal baru. Dalam kasus berbagai kerusuhan di Papua pasca kasus Surabaya, Polri perlu membuka keterlibatan pihak asing secara transparan agar warga di Papua tidak mudah diprovokasi oleh mereka.

IPW mendapat informasi ada dua ada strategi yang dilakukan pihak asing dalam memprovokasi kerusuhan di Papua. Semua itu mereka gerakkan pasca kasus Surabaya. Yakni memprovokasi lewat medsos, khususnya lewat WA sehingga manuver mereka tidak bisa dikendalikan aparat keamanan.

Selain itu, menjadikan sebuah negara kecil di Fasifik sebagai pangkalan atau markas besar Papua Barat Merdeka untuk mensuport provokasi ke wilayah Papua.

"Ketiga hal ini perlu dicermati Polri secara intensif yang tentunya bekerjasama dengan TNI dan Kementerian Luar Negeri, terutama dalam mengantisipasi manuver oknum oknum dari luar negeri yang selalu hendak memprovokasi masyarakat Papua. Mata rantai gerakan ini perlu segera diputus. Dengan berkantornya Kapolri dan Panglima TNI di Papua diharapkan denyut nadi dan dinamika warga Papua sesungguhnya dapat dirasakan kedua petinggi keamanan itu, sehingga akan bisa lebih kontekstual lagi dalam mengambil tindakan pengamanan di bumi cenderawasi itu,” papar Neta.