Presiden Sebut Jangan Ikut Campur

Indro: Jokowi Tak Takut Lagi Tolak Calon Menteri

Alee
Indro: Jokowi Tak Takut Lagi Tolak Calon Menteri
Pengamat politik S Indro Tjahyono

Jakarta, HanTer— Presiden Joko Widodo menegaskan kembali bahwa susunan kabinet pemerintahan ke depan adalah hak prerogatif presiden. "Jadi jangan ada yang ikut campur," kata Jokowi dalam sambutan saat peresmian pembukaan Konferensi Hukum Tata Negara VI Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta pada Senin (2/9/2019).

Menanggapi pernyataan Jokowi ini, pengamat politik S Indro Tjahyono mengatakan, kalau Jokowi sekarang mengatakan, penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden dan tidak boleh ada yang turut campur, hal ini bertolak pada penyusunan kabinet sebelumnya. Waktu itu Jokowi ditekan dan difaith a compli oleh koleganya untuk menyetujui nama tertentu karena alasan pragmatis, bahkan 3 menit terakhir sebelum kabinet diumumkan.

“Saat ini Jokowi tidak takut menolak kalau ada orang mengatakan bahwa nama tersebut diusulkan masuk kabinet terkait dengan kontribusinya membiayai kampanye. Jokowi pada periode kedua tidak mengeluarkan banyak dana kampanye, karena prestasinyalah yang membuat ia menang,” kata Indro kepada Harian Terbit, Senin (2/9/2019).

Harapan kita, papar Indro, Jokowi bisa memilih menteri yang sesuai kriterianya yakni prefesional dan ahli untuk mengisi Kabinet Kerja (Zakent Cabinet) yang dicita-citakan. Dengan demikian bisa direduksi adanya motif penempatan menteri untuk mencari dana bagi parpol dengan melakukan korupsi. Yang pasti dengan statemen Jokowi tersebut, para calo kekuasaan akan gigit jari

Menurut Indro, selama ini hak prerogatif presiden dalam menyusun kabinet belum pernah diwujudkan secara total, dalam arti presiden sendiri yang memutuskan. Bahkan sejak awal kemerdekaan. Karena kabinet adalah manifestasi dari agregasi kepentingan politik koalisi pendukung pemerintah.

Ini terjadi bahkan ketika kita menganut sistem presidensial. Kalau saat ini Presiden Jokowi mengatakan kabinet adalah hak prerogatif presiden, mungkin maksudnya presiden sebagai penentu terakhir. Pasti sebelumnya ada pembicaraan dengan para pihak ketika membahas calon menteri atau pun nomenklatur kementerian.

“Sebagai penentu terakhir, presiden harus memilih satu dari beberapa usulan calon menteri. Sedang tiga calon dipilih dan diusulkan oleh kalangan yang diberi jatah kursi kabinet. Sehingga hak prerogatif di sini tidak berarti hak semena-mena,” papar Indro.

Bersabar

Jokowi lebih lanjut mengemukakan, menjelang pelantikan pemerintahan periode keduanya, kerap ada pihak yang menanyakan tentang susunan kabinet menteri.

Presiden menegaskan kepada seluruh pihak untuk bersabar menunggu waktu pengumuman kabinet pemerintahan ke depan. "Usul boleh, usul boleh, bisik-bisik juga boleh. Tapi seperti tadi yang disampaikan oleh Mahfud, itu kewenangan presiden, hak prerogatif Presiden," tegas Jokowi.