Pihak Asing Suplai Dana dan Logistik Untuk Papua

Safari
Pihak Asing Suplai Dana dan Logistik Untuk Papua
Aksi mendukung referendum untuk Papua

Jakarta, HanTer - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana meminta pemerintah harus bersikap tegas terkait keterlibatan pihak-pihak asing dalam insiden di Papua.

"Menkopolhukam, Kapolri dan Kepala Staf Kepresidenan telah menyebutkan adanya keterlibatan pihak-pihak asing dalam insiden di Papua," ujar Hikmahanto Juwana dalam keterangan di Jakarta, Senin (2/9/2019).

Ia mengatakan dalam analisa hukum yang dimaksud dengan pihak asing tersebut ada dua kategori. Pertama, adalah orang asal Papua yang berkewarganegaraan asing atau orang asing yang bersimpati terhadap orang Papua namun mereka berdomisili di luar Indonesia.

"Kedua adalah warga negara asing yang berada di Papua. Mereka melakukan tindakan-tindakan untuk mendukung Papua merdeka," kata dia.

Tujuan keterlibatan mereka adalah memanfaatkan insiden Papua untuk menyuarakan urgensi memerdekakan Papua, ujar Hikmahanto.

"Mereka bisa memprovokasi masyarakat Papua untuk melakukan demo-demo yang berujung pada kekerasan dan pembakaran sejumlah fasilitas," ujar Hikmahanto.

Bahkan bagi WNA yang berada di Papua dan ikut melakukan provokasi mereka dapat mengirim gambar-gambar dan video adanya kekerasan untuk diberikan ke media asing dengan harapan dapat diliput.

Hikmahanto mengatakan keterlibatan asing yang ada di luar negeri baik asal Papua maupun non-Papua, antara lain, adalah mensuplai dana maupun kebutuhan logistik lainnya. Ini dilakukan agar demo-demo anarkis akan tetap berlangsung.

"Bagi WNA yang ada di Papua sebaiknya pemerintah tidak buru-buru melakukan deportasi. Para WNA ini harus diperiksa oleh Polri apakah keterlibatan mereka ada unsur pidananya. Bila ada tentu para WNA ini harus menghadapi proses hukum di Indonesia," kata Hikmahanto seperti dilansir Antara.

Ia mengatakan pemerintah dan Polri tidak perlu khawatir akan mendapat protes dari negara asal WNA. Karena negara-negara ini akan bisa memahami bila ada bukti kuat atas pelanggaran hukum maka warganya akan menghadapi proses hukum di Indonesia. Mereka tidak akan membenarkan tindakan warganya yang demikian.

Sementara bagi WNA yang berada di luar Indonesia maka Polri tidak mungkin bertindak, ujar Hikmahanto.