Urusan Dalam Negeri Jangan Serahkan ke Asing

Minta Amerika Atasi Gejolak Papua Bahayakan Kedaulatan Indonesia

Safari
Minta Amerika Atasi Gejolak Papua Bahayakan Kedaulatan Indonesia
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko

Jakarta, HanTer-- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Pemerintah Indonesia ingin mendapat dukungan dari Amerika Serikat (AS) untuk menangani gejolak yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Dia mengklaim AS juga sudah sepakat membantu Indonesia mempertahankan Papua.

"Yang sama-sama kami inginkan adalah kami juga ingin support (dukungan) Amerika atas kondisi yang terjadi di Papua. Dan beliau (David R. Stilwell) sangat support tentang kedaulatan," kata Moeldoko usai menerima Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik David R. Stilwell, di Kantor Staf Presiden (KSP), Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/9).

Menanggapi permintaan dukungan ini Direktur Eksekutif Indonesian Club, Gigih Guntoro, mengemukakan, persoalan Papua adalah persoalan dalam negeri Indonesia yang berasal dari ada ketimpangan pembangunan yang berlangsung secara terus menerus sejak orde lama hingga saat ini.

“Jadi, jika pemerintahan Jokowi meminta bantuan AS untuk membantu menyelesaikan masalah Papua adalah tindakan yang ceroboh dan bukti dari ketidakmampuan pemerintahan menyelesaikan persoalan dalam negerinya. Keterlibatan pihak asing justru akan merugikan Indonesia dan samgat berbahaya bagi kedaulatan Negara,” ujar Gigih kepada Harian Terbit di Jakarta, Senin (2/9/2019).

Menrutu dia, seharusnya negara menggunakan cara-cara demokratis dengan melakukan dialog terbuka pada semua pihak di Papua dan merubah mindsite terhadap cara pandang dan pembangunan dalam bingkai NKRI

“Cara pandang kita melihat Papua jauh sangat keliru yang menyebabkan ada diskriminasi, kekerasan/pelanggaran HAM, dan tentunga kegagalan pembangunan dan otsus yang semuanya bermuara pada pemerintahan pusat,” paparnya.

Gigih berpendapat, kepercayaan rakyat Papua terhadap pemerintahan pusat dan pejabat lokal/elit lokal sudah mulai sirna, mereka dianggap sebagai bagian rantai ‘penjajahan’ yang menyebabkan Papua terjerembab dalam keterbelakangan.

Pelayan Amerika

Dihubungi terpisah, pengamat Terorisme dan Intelijen dari Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya mengatakan, jika ada kabar pemerintah Indonesia meminta dukungan Amerika untuk mengatasi kerusuhan Papua maka artinya mengkonfirmasi bahwa Indonesia pada posisi "pelayan" bagi kepentingan Imperialis Amerika. Tidak saja kepada Amerika, Indonesia juga menjadi pelayan bagi Cina. Indonesia terjepit di antara dua poros kepentingan yang saat ini menghujamkan hegemoninya di Indonesia.

"Indonesia dalam kubangan imperialisme blok Cina dan blok Amerika. Indonesia tidak berdaulat sepenuhnya soal Papua, yang terlihat penguasanya memeras otak membuat plan singkronisasi dua qutub kepentingan Cina Vs Amerika," ujar Harits Abu Ulya kepada Harian Terbit, Selasa (3/9/2019).

Harits menegaskan, di forum internasional dengan doktrin politik Luar Negeri "Bebas dan Aktif" juga terlihat Indonesia tampil tapi tidak tampak sebagai negara yang berdaulat dan justru tampak kedodoran untuk mengcounter semua propaganda yang mendiskriditkan Indonesia soal Papua. Apalagi Papua wilayah yang sangat strategis dari berbagai aspeknya, negara-negara besar jelas punya kepentingan atas Papua.

"Amerika sejak lama telah menjadi "mitra" penting soal Papua, dan kemitraan ini tidak gratis alias ada banyak kompensasi. Demikian juga bagi negara rival Amerika seperti Eropa dan khususnya adalah Cina (RRT), Papua juga "berlian" penting bagi mereka," tandasnya.

Menurutnya, produk kebijakan politik rezim Jokowi benar-benar terlihat gagap akut menghadapi problem Papua. Ada jejak Indonesia tidak berdaulat sepenuhnya atas setiap jengkal wilayah NKRI wabil khusus Papua.

Lebih lanjut Harits mengatakan, ketegasan, supremasi hukum kepada para perusuh hanya sayup-sayup terdengar. Ketegasan di lapangan oleh aparat TNI untuk mewujudkan kedaulatan dengan memastikan pertahanan dan keamanan di wilayah Papua juga gagap karena dibayang-bayangi isu HAM. Tapi harus diingat bahwa saat ini kesadaran politik publik cukup baik.

"Nalarnya mudah membaca; siapa sebenarnya yang benar-benar cinta NKRI dan mengabdi tulus untuk NKRI atau mereka adalah kawanan "londo blangkonan" para penghianat yang menjadi "abdi dalem" hegemoni negara-negara imperialis Cina Vs Amerika," paparnya.

Sementara itu aktivis Andrianto berpendapat, adanya permintaan dukungan Amerika semakin membuktikan ada dugaan keterlibatan asing dalam gejolak Papua. “Jelas ada unsur luar yang bermain,” paparnya dihubungi tadi malam.

Menurutnya, posisi Papua yang strategis ditepi Pasifik tentu menarik untuk digoyang. Apalagi bacaan batin masyarakat Papua sudah kadung kecewa. “Jika tidak hati-hati potensi Papua bisa lepas dari NKRI,” kata Andrianto.

Presidium Pergerakan ini mengemukakan, penyelesaia gejolak Papua kuncinya di TNI/Polri yang harus bersikap tegas dan terukur. “Jadi menurut saya karena Masalah Papua urusan dalam negeri, harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia, bukan pihak asing,” ujarnya.

AS Sepakat

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berharap dukungan yang diberikan AS  tak hanya yang bersifat diplomatik, tetapi juga dalam hal menjaga situasi keamanan. Moeldoko menyebut pada intinya AS sudah mau memberikan dukungan penuh kepada Indonesia dalam mempertahankan Papua.

"(Dukungan) dari segala sisi lah, dari sisi diplomatik, menjaga situasi bersama, karena kita sama-sama Amerika juga memiliki kegiatan di sana (Papua)," ujarnya.

Moeldoko menegaskan bahwa Papua bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia meminta semua pihak tak meributkan soal desakan kemerdekaan Papua.

"Kan NKRI final sudah, ngapain ribut bicara itu. Semua persoalan sudah diselesaikan. Persoalan integrity negara sudah disepakati. No Way. NKRI harga mati kan gitu," tuturnya.