Pakar Kebijakan Publik Pertanyakan Sanksi untuk Sekjen DPD RI

Danial
Pakar Kebijakan Publik Pertanyakan Sanksi untuk Sekjen DPD RI
Sekjen DPD RI Reydonnyzar Moenek

Jakarta, HanTer - Pakar Kebijakan Publik, Sudarsono Hadisiswoyo mempertanyakan mengapa Sekjen DPD RI Reydonnyzar Moenek, belum juga diberi sanksi terkait kesalahan administrasi dalam hal surat menyurat, yang memang perlu ada langkah penertiban.

"Supaya jangan sampai terjadi peristiwa seperti ini lagi, tindakan Sekjen DPD harus ditertibkan. Sehingga posisi Kesekretariatan Jenderal tidak lagi menjadi alat politik kelompok tertentu," ujar Sudarsono kepada wartawan di Jakarta, Senin (2/9/2019).

Dia menjelaskan, apa yang telah dilakukan Sekjen DPD RI Reydonnyzar Moenek sudah jelas merupakan bentuk pelecehan.

"Pencabutan Undangan GKR Hemas untuk menghadiri acara di DPR RI beberapa waktu lalu merupakan tindakan pelecehan yang kental aroma politiknya," bebernya.

Sehingga menurut dia, dalam masalah ini sudah jelas kesalahan ada pada Sekjen DPD RI Reydonnyzar Moenek.

"Tentu saya mencurigai, bahwa Sekjen tidak berdiri sendiri dalam mengambil keputusan pencabutan undangan terhadap GKR Hemas. Sepertinya ada kelompok politik yang menggunakan Sekjen, di belakang ini semua. Meski begitu, tentu Sekjen DPD lah yang bersalah dalam hal ini," pungkas Sudarsono.