Integritas Ketua Pansel Capim KPK Disorot

romi
Integritas Ketua Pansel Capim KPK Disorot
Ilustrasi

Jakarta, HanTer - Direktur Eksekutif Jokowi Watch Tigor Doris Sitorus mempertanyakan integritas Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yenti Ganarsih, terkait lolosnya 20 capim KPK yang diantaranya diduga memiliki rekam jejak buruk. 

Tigor menilai, Yenti telah lalai menjalankan tugasnya karena publik tidak puas dengan hasil sementara nama-nama capim KPK yang lolos seleksi.

"Benarkah hasil sementara capim KPK telah objektif dan tidak unsur kepentingan.” kata Tigor melalui keterangan tertulisnya, Jumat (30/8/2019).

Tigor mengungkapkan, dari 20 nama capim KPK hasil seleksi pansel menuai kritik dari pengiat korupsi. Misalnya kritik ICW yang mengatakan AN yang diduga mengancam bekas Direktur Penindakan KPK Kombes Endang Tarsa, FB yang diduga bertemu terperiksa saat masih menjabat Deputi Penindakan KPK, dan JP mantan jaksa.

“Nama-nama tersebut harus diklarifikasi oleh Pansel Capim KPK, mengapa mereka dapat lolos.” ujar Tigor.

Kemudian, lanjut Tigor, nama Basaria Panjaitan dan Laode M Syarif mengapa tidak lolos. Padahal mereka teruji dan tidak tebang pilih penanganan kasus korupsi. Bahkan masa kepemimpinan mereka banyak pelaku korupsi yang ditangkap termasuk korporasi.

“Aneh mereka tidak lolos. Padahal pansel sebelumnya meloloskan mereka untuk semua tahapan seleksi. Pertanyaan saya, apakah nama-nama yang lolos lebih baik dari mereka," tanya Tigor.

Jokowi Watch juga menyesalkan kinerja Pansel Capim KPK yang kurang berkoordinasi dengan instansi lain sehingga rekam jejak capim KPK belum akurat.

Selain itu, ada dugaan ketua Pansel Capim KPK memiliki kepentingan politik atau kepentingan pihak tertentu. Sebab nama Yenti masuk dalam radar calon Jaksa Agung.

Sebelumny, Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih mengatakan, pansel akan langsung memeriksa rekam jejak para calon selepas mereka lolos seleksi tahap psikologi. 

Penelusuran itu tak dilakukan sendiri melainkan lewat KPK, Kejaksaan, Polri, BIN, BNN, BNPT, PPATK, dan Ditjen Pajak. Masing-masing lembaga bakal menelusuri sesuai kompetensi kelembagaan mereka.

“Kalau KPK hanya memberikan catatan-catatan kriminalnya berkaitan dengan korupsi,” kata Yenti beberapa waktu lalu.

Namun, hasil penelusuran itu tak bakal dirilis ke publik. Selain sifatnya rahasia, Yenti yang juga sering membantu polisi dalam pengungkapan kasus pencucian uang ini berkata, pansel khawatir dilaporkan terkait pencemaran nama baik, kalau mempublikasikan hasil penelusuran tersebut. 

“Nanti kami bisa kena pencemaran nama baik,” kata Yenti.
 

#Ketua   #Pansel   #KPK