DUGAAN SPPD FIKTIF

Kejari Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi DPRD Purwakarta

Eka
Kejari Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi DPRD Purwakarta
Para mahasiswa berorasi di depan Kejari Purwakarta (ist)

Jakarta, HanTer - Puluhan mahasiswa dari sejumlah organisasi seperti HMI KAMMI dan IMM yang tergabung dalam wadah Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Untuk Kebenaran (AMMUK) meminta kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk menuntaskan kasus korupsi di DPRD Purwakarta.

"Kami meminta Kejari Purwakarta segera menuntaskan kasus korupsi SPPD fiktif yang ditenggarai menyeret sejumlah nama anggota DPRD Purwakarta," ujar Ketua Umum HMI Cabang Purwakarta, Didin Wahidin, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (30/8/2019).

AMMUK Purwakarta menuntut penuntasan kasus SPPD fiktif dan pengembalian kerugian negara. "Dari fakta-fakta persidangan kami menenggarai adanya keterlibatan anggota dewan. Perkara ini tidak berdiri sendiri hanya di wilayah kewenangan kesektariatan dewan, melihat dakwaan primer ada unsur keterlibatan pihak lain yang sangat kental," kata Didin.

Dalam audensi, perwakilan mahasiswa diterima oleh Kasi Intel Kejari Purwakarta, Fauzul Ma'ruf. Diluar itu, para mahasiswa juga mengucapkan terimakasih kepada jajaran Polres Purwakarta yang telah membantu mengawal jalannya aksi.

Sementara, Fauzul Maruf, Kasie Intel Kejari mengatakan, pengembalian uang negara sekitar Rp 2,4 miliar saat ini baru dikembalikan 300 juta, harus juga menempuh proses panjang.

"Terkait anggota dewan yang diduga terlibat fakta persidangan tidak menyebutkan ada keterlibatan. Bukan hanya soal asumsi belaka tapi penetapannya kan jelas, termasuk untuk dua orang dari sekretariat dewan yang jadi tersangka," katanya.

Pihaknya juga mengapresiasi terkait adanya dorongan dari elemen mahasiswa untuk menindaklanjuti kasus korupsi yang ada di DPRD Purwakarta. "Harus kita apresiai, tapi harus diluruskan, makanya kita sampaikan dalam audiensi. Pihak Kejari siap berkolaborasi," kata Fauzul.

#Ammuk   #mahasiswa   #kejari   #dprd   #purwakarta   #korupsi