Kasus Banprov Rp1,14 Triliun; Kejati Jateng Endus Penyimpangan

zamzam
Kasus Banprov Rp1,14 Triliun; Kejati Jateng Endus Penyimpangan

Jakarta, HanTer - Kejaksaan Tinggi Jawa (Kejati) Tengah memperkirakan ada dugaan penyimpangan dalam penyaluran dana bantuan keuangan provinsi (banprov) Jawa Tengah tahun 2018 untuk kabupaten/ kota selain yang terjadi di Kendal dan Pekalongan.

"Akan berkembang, ada yang disasar," ujar Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah Ketut Sumedana dikonfirmasi, Jumat (30/8/2019)

Meski demikian, ia belum bersedia menjelaskan pengembangan penyelidikan dugaan penyimpangan dana banprov yang totalnya mencapai Rp1,14 triliun itu.

Menurut dia, kejaksaan saat ini masih fokus pada penuntasan penyidikan dana bantuan bidang pendidikan untuk Kabupaten Kendal dan Pekalongan.

Ia menjelaskan, dana bantuan pemerintah provinsi tersebut dikucurkan atas permintaan dari masing-masing kabupaten/ kota.

"Mekanismenya, ada pengajuan dari kabupaten/ kota kemudian diberikan oleh provinsi," katanya. Dana bantuan provinsi ini murni pengajuan dari bawah dan bukan aspirasi dari DPRD Jawa Tengah.

Adapun peruntukan dana bantuan tersebut, kata dia, tidak hanya untuk bidang pendidikan, namun juga perhubungan, kesehatan, dan sebagainya.

Penyidikan dugaan penyimpangan di Kabupaten Kendal dan Pekalongan yang saat ini sudah berjalan, kata dia, kerugian negara yang terjadi diperkirakan mencapai Rp7,5 miliar.

Kejaksaan tinggi sendiri dalam waktu dekat akan segera menetapkan tersangka dalam perkara itu. 

#Kasus   #Banprov   #Jateng