Diancam, 37 PKL Gedung UKM Johar Mengadu ke DPP APKLI

Danial
Diancam, 37 PKL Gedung UKM Johar Mengadu ke DPP APKLI

Jakarta, HanTer - Sebanyak 37 Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di Gedung UKM Johar Jakarta Pusat mendatangi Markas Besar Perjuangan Rakyat Kecil – Kawulo alit Indonesia, Kantor DPP APKLI.

Kedatangan mereka untuk mengadukan adanya tekanan dan ancaman beberapa oknum yang memaksa menandatangani Surat Pernyataan kesediaan membongkar tenda yang diperuntukkan sebagai sewa parker mobil mobil, nginap bulanan Rp400 ribu per mobilnya.

Di lokasi ini ada 33 mobil yang sewa parkir bulanan. Para pedagang tidak pedulikan dana Rp13 juta/bulan lebih tersebut untuk siapa? Mereka mempertanyakan, kenapa tenda harus hendak dibongkar paksa hanya untuk sewa parker mobil bulanan?

PKL bertanya, bukankah Gedung UKM Johar itu milik pemerintah untuk pelaku ekonomi rakyat kecil cari makan dan nafkahi keluarga, sekolahkan anak-anak mereka, dan memajukan usahanya? Mereka sangat yakin ini bukan keinginan, bukan perintah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melainkan adanya kepentingan oknum tertentu demi kepengan rupiah setiap bulannya dari sewa parkir mobil bulanan.

“Sudah 10 tahun jualan di Gedung UKM Johar sejak anak saya umur 1 tahun hingga 11 tahun. Para PKL tidak minta ‘neko-neko” hanya ingin bisa jualan dengan tenang cari makan dan nafkahi keluarga, sekolahkan anak-anak, dan usaha maju berkembang. Mohon kiranya Ketua Umum DPP APKLI berkenan membantu agar tenda PKL tidak dibongkar paksa, tutur Ibu L, PKL Gedung UKM Johar.

Permintaan Ibu L tersebut disampaikan kepada Ketua Umum DPP APKLI dr Ali Mahsun Atmo, M. Biomed, yang juga Presiden PKR Indonesia di Mabes Perjuangan Rakyat Kecil Indonesia, DPP APKLI Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019). Pada kesempatan ini dr Ali didampingi Ketua DPD APKLI Jakarta Pusat, Dami dan Sesepuh PKL Gedung UKM Johar, Yakub.

Sementara itu, PKL Ibu AT pada kesempatan itu mengemukakan, pihaknya menginginkan ditata, dibina pemerintah, masuk autodebet Pemprov DKI Jakarta,  bukan sebaliknya tenda kami akan dibongkar paksa.

“Saat ini kami sangat resah dan takut adanya tekanan dan ancaman beberapa oknum, baik oknum dari pemerintah, ormas tertentu, OK OC, dan lainnya. Bahkan dihadapan para pejabat pemerintah saat pertemuan pada Selasa, 17 Agustus 2019 dilantai III Gedung UKM Johar,  ada oknum yang mengancam akan “memotong-motong” kami semua kalau tidak berkenan bongkar tenda hingga 1 September 2019,” ujar Ibu AT.

Namun, lanjutnya, permintaan pembongkaran tersebut bukan keinginan maupun perintah Gubernur Anies Baswedan melainkan adanya kepentingan oknum-oknum tertentu atas kepengan rupiah sewa parkir mobil bulanan.

“Mohon kiranya APKLI mendampingi para PKL agar tenda PKL Gedung UKM Johar tidak dibongkar paksa dan kami bisa jualan kembali,” tutur Ibu AT.

Sementara itu, Yakup sesepuh PKL Johar mengemukakan,  keberadaan PKL di Gedung UKM Johar telah banyak memberikan konstribusi menghidupkan dan menyemarakkan Gedung UKM Promosi Ikan Hias Johar walau sampai saat ini masih belum efektif. Bukan hanya itu, atas peran APKLI bersama para PKL, Pencanangan Penyaluran KUR untuk PKL (2016) oleh Deputi Menengkop dan UKM RI, Braman Setyo dan Pencanangan Kartu JKN untuk PKL (2/1/2014) oleh menko Kesra RI, Agung Laksono diselenggarakan di Gedung UKM Johar Jakarta Pusat.

“Oleh karena itu, selaku sesepuh mereka, saya sangat berharap ketua Umum DPP APKLI berkenan membantu mereka,” tutur Yakup Sesepuh PKL Johar pada kesempatan yang sama.

Menangggapi permintaan para PKL tersebut, Ketua Umum DPP APKLI dr Ali Mahsun Atmo, M. Biomed mengatakan, bagi APKLI, para PKL di Gedung UKM Johar memiliki makna dan sejarah tersendiri. Untuk itu, DPP APKLI segera mengirim Surat Resmi kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan atas semua keluh, kesah, derita dan harapan 37 PKL Gedung UKM Johar.

“Kalian semua tetap berjualan seperti sedia kala. Saya juga sangat yakin bahwa upaya pembongkaran paksa tenda PKL tersebut bukan keinginan ataupun perintah Gubernur Anies Baswedan. InsyaAllah besok Jumat, 30 Agustus 2019 Surat DPP APKLI sudah disampaikan ke Gubernur DKI Jakarta,” tegas dr Ali Mahsun.