Kasus Korupsi Mangkrak Dua Tahun ; Kajati Kepri Dipraperadilankan

zamzam
Kasus Korupsi Mangkrak Dua Tahun ; Kajati Kepri Dipraperadilankan

 

Jakarta, HanTer - Kepala Kejaksanaan Tinggi (Kajati) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Edy Birton dipraperadilankan terkait mangkraknya penanganan kasus korupsi tunjangan perumahan DPRD Natuna.


Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesai (MAKI)  Boyamin Saiman mendaftarkan permohonan praperadilan tersebut di PN Tanjung Pinang, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Rabu (28/8/2019) siang. 

"MAKI selalu peduli terhadap perkara-perkara yang mangkrak, terutama perkara korupsi,” kata Boyamin dalam keterangan tertulis. 

Proses penyidikan dan penanganan perkara dugaan kasus korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Natuna tahun 2011-2015 senilai Rp7,7 miliar, itu hingga kini mengendap di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri. Padahal, menurut Boyamin kasus tersebut telah disidik dua tahun lalu.

"Dalam proses penyidikan yang dilakukan sejak 2017, Kejati Kepri telah menetapkan lima orang tersangka. Dua di antaranya mantan Bupati Natuna, Raja Amirullah dan Ilyas Sabli,” ungkapnya.

Kemudian Ketua DPRD Natuna periode 2009 – 2014, Hadi Chandra, termasuk Sekda Kabupaten Natuna periode 2011-2016, Syamsurizon yang juga pernah menjabat sebagai Ketua tim TAPD serta Makmur selaku Sekretaris Dewan (Sekwan) Natuna periode 2009-2012.

Dia menjelaskan, kelima orang tersebut ditetapkan tersangka setelah tim penyidik tindak pidana khusus (Pidsus) di bawah pimpinan Kajati Kepri yang saat itu dijabat Yunan Harjaka menemukan adanya alat bukti yang cukup dalam proses pengalokasian dan pencairan dana tunjangan perumahan unsur pimpinan dan anggota DPRD Natuna sejak 2011-2015.

Pemberian tunjangan perumahaan pimpinan dan anggota DPRD Natuna dialokasikan dari APBD Natuna sejak 2011-2015. 

“Pemberian tunjangan itu tanpa menggunakan mekanisme aturan serta tidak sesuai dengan harga pasar setempat, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 7,7 miliar,” jelasnya.


Selain Kajati, turut termohon adalah KPK dan BPK, karena dianggap berperan atas mangkraknya perkara korupsi tunjangan perumahan DPRD Natuna.

Boyamin menyatakan pihaknya telah lama me-listing perkara-perkara yang proses hukumnya mangkrak di sejumlah daerah. 

“Termasuk perkara yang di Kepri ini, karena sudah ditetapkan jadi tersangka selama dua tahun dan perkaranya korupsi yang melibatkan banyak pejabat di daerah ini. Namun, proses hukum kasus ini sepertinya tenggelam,” katanya.

Padahal, menurut Boyamin, pada awal-awal pengungkapan kasus korupsi tersebut sangat gegap gempita dan terpublikasi secara masif.

Boyamin menduga mangkraknya penanganan kasus tersebut lantaran ada dua atau tiga tersangka menjadi anggota partai politik berkuasa yang terafiliasi dengan Kejaksaan Agung.

“Tampaknya para tersangka ini merasa aman karena mereka bergabung dengan partai penguasa yang terafiliasi dengan Kejaksaan Agung,” katanya.

Segera Disidangkan

Di tempat yang sama, Humas PN Tanjung Pinang Santonius Tambunan membenarkan adanya pendaftaran gugatan praperadilan kasus tersebut ke PN Tanjung Pinang. 

Setelah diterima pendaftaran gugatannya, menurut Santonius, Ketua PN Tanjung Pinang akan menunjuk panitera pengganti dan hakim tunggal yang akan menyidangkan perkara tersebut. 

“Dalam waktu tiga hari kedepan, kita akan mendapatkan nama hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut,” katanya.

Selanjutnya, kata Santonius, hakim yang ditunjuk akan menentukan jadwal sidang praperadilan. 

“Kalau pihak-pihak terkait beralamat di daerah Bintan atau Kepri, sekitar satu minggu biasanya penentuan hari sidang pertama,” ungkapnya.

#Kasus   #Korupsi   #di   #Kepri   #Mangkrak