Pelayanan Buruk, Iuran BPJS Mau Naik Dua Kali Lipat?

Safari
Pelayanan Buruk, Iuran BPJS Mau Naik Dua Kali Lipat?

Jakarta, HanTer - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri kelas satu naik dua kali lipat dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu.

“Haaaaaa…Iuran BPJS Kesehatan mau naik dua kali lipat???Ampun deh….Pelayanan BPJS masih buruk kok mau dinaikkan? Ini mah memberatkan masyarakat yang menginginkan biaya kesehatan terjangkau,” kata Indah, karyawati sebuah perusahaan di Jakarta kepada Harian Terbit, Selasa (27/8/2019).

Menurutnya, alasan kenaikan iuran tersebut untuk menambal defisit keuangan BPJS Kesehatan, kenapa dibebankan kepada peserta? Seharusnya kan diselidiki kenapa terjadi deficit apakah karena salah kelola atau karena direksi BPJS Kesehatan tidak mampu dan lainnya. “Jangan dibebankan kepada peserta dong,” ujarnya.

Sementara itu, BPJS Watch mengatakan  kenaikan iuran  BPJS Kesehatan yang diusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani terlalu berlebihan. Jika iuran dipatok terlalu mahal, maka BPJS Kesehatan akan didera masalah keuangan yang lebih parah.

Koordinator advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, menyebut iuran yang kian mahal membuat orang malas untuk membayar iuran BPJS Kesehatan per bulannya. Apalagi, kenaikan iuran itu tidak disertai dengan jaminan pelayanan kesehatan yang mumpuni.

"Selama ini, banyak keluhan terkait pelayanan manfaat kesehatan BPJS. Jika iuran ini dinaikkan, ada kecenderungan masyarakat malah kian malas membayar. Tentu orang maklum jika kenaikan iuran disertai dengan perbaikan manfaat, tapi sampai sekarang belum ada jaminannya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/8).

Jika masyarakat enggan bayar iuran, maka hasilnya adalah tingkat kepatuhan iuran atau kolektibilitas menurun. Ujung-ujungnya, penerimaan iuran BPJS Kesehatan kian susut dan tak mampu menambal defisit arus kas yang didera selama bertahun-tahun. 
 
"Jangan pikir dengan kenaikan iuran fantastis, defisit selesai begitu saja. Pikirkan lagi dampaknya secara jangka panjang," terang Timboel. 

Menambal Defisit

Dalam Rapat Gabungan Komisi XI dan IX DPR di Jakarta, Selasa, Sri Mulyani mengaku usulan kenaikan tersebut lebih tinggi dibanding usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Menurut dia, kenaikan iuran dengan besaran tersebut diperlukan untuk menambal defisit keuangan BPJS Kesehatan yang pada tahun ini diperkirakan membengkak hingga Rp32,8 triliun.

Selain untuk peserta mandiri kelas 1, Sri Mulyani juga mengusulkan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan kelas dua menjadi Rp110 ribu dari Rp51 ribu.

"Untuk 2020 kami usulkan kelas 2 dan kelas 1 jumlah yang diusulkan oleh DJSN perlu dinaikkan," kata Sri Mulyani.

Adapun untuk peserta mandiri kelas tiga BPJS Kesehatan, Sri Mulyani sependapat dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk menaikkan iuran dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu.

Dalam usulannya kepada pemerintah, DJSN semula mengusulkan iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan untuk kelas satu naik menjadi Rp 120 ribu. Sedangkan untuk kelas dua diusulkan naik dari Rp 55 ribu menjadi Rp 80 ribu.

Adapun kenaikan iuran peserta secara umum itu diusulkan untuk berlaku pada Januari 2020.