Terseret Kasus Meikarta, Aher Mangkir Dipanggil KPK

Safari
Terseret Kasus Meikarta, Aher Mangkir Dipanggil KPK
Ahmad Heryawan (ist)

Jakarta, HanTer - Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan alias Aher tidak hadir memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedianya Aher bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap proyek pembangunan Meikarta.  Atas ketidakhadiran Aher maka penyidik KPK menjadwal ulang untuk memeriksanya, Selasa (27/8/2019).

Selain Aher, saksi lainnya yang tidak hadir adalah Soetono Toere, dari pihak swasta dengan alasan pemeriksaan sudah dilakukan Kamis (22/8/2019) lalu. Sementara James Yehezkeil dari pihak swasta hadir memenuhi panggilan penyidik KPK. Ketiga saksi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Iwa Karniwa, Sekda Provinsi Jabar.

"Penyidik mendalami keterangan saksi terkait pencalonan tersangka IWK (Iwa Karniwa, Sekda Provinsi Jabar) dalam pilkada Provinsi Jawa Barat," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (26/8/2019).

Jumat (23/8/2019) lalu, KPK juga telah memeriksa Wakil Aher, Deddy Mizwar. Dalam pemeriksaan tersebut, Deddy mengonfirmasi bahwa rancangan peraturan daerah (Raperda) tata ruang dari Pemkab Bekasi untuk proyek pembangunan Meikarta bermasalah. 

"Kan sudah selesai (proses perizinannya). Yang 84,6 hektar sudah selesai, dan itu hak mereka. Yang jadi persoalan kan Raperda. Raperda perubahan tata ruang," ujar Deddy di sela kedatangannya ke Gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Sejauh ini, KPK memang tengah mendalami dugaan aliran dana dalam rencana perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031. Rencana revisi itu disinyalir terkait pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta.

Diduga dalam proses tersebut ada indikasi permintaan pihak-pihak tertentu dalam upaya merevisi Perda itu agar mempermudah perizinan proyek Meikarta. Pada perkaranya Iwa dinilai telah menerima Rp900 juta untuk memuluskan Rancangan Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017. 
Perda tersebut penting untuk proyek Meikarta.

Dalam kasus ini, KPK juga telah menjerat mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto, sebagai tersangka bersama-sama dengan Iwa Karniwa setelah memproses sejumlah tersangka lain di tahap persidangan.

#Meikartaproperti   #bekasi   #suap   #aher   #kpk