Perhatikan Papua, Amien Rais: Tunda Pemindahan Ibu Kota

Danial
Perhatikan Papua, Amien Rais: Tunda Pemindahan Ibu Kota

Jakarta, HanTer - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais meminta pemerintah menunda kebijakan pemindahan ibu kota karena ada hal yang mendesak terkait dengan kondisi Papua dan Papua Barat yang bergejolak.

"Beberapa hari lalu kita disadarkan ada gejolak di Papua dan Papua Barat," kata Amien Rais dalam perayaan Milad Ke-21 PAN di Jakarta, Jumat (23/8/2019). 

Amien Rais menilai kejadian di Papua dan Papua Barat sangat memprihatinkan sehingga harus didahulukan untuk diselesaikan pemerintah, bukan mengutamakan kebijakan pemindahan ibu kota.

Amien mengingatkan pemerintah jangan pernah menganggap enteng permasalahan di Papua dan Papua Barat karena sudah ada contoh bahwa negara yang besar yang tampak kuat ekonomi, militer, intelijen, dan kepolisian namun bisa runtuh dalam tempo singkat, seperti Uni Soviet dan Yugoslavia.

"Dalam permasalahan Papua dan Papua Barat, setelah saya ikuti dari waktu ke waktu, terlihat campur tangan luar negeri sudah terlihat," ujarnya seperti dilansir Antara.

Amien mengingatkan bahwa gerakan pembebasan untuk Papua Barat sudah mengagendakan dilaksanakan referendum pada bulan Desember 2019.

"Sekarang gerakan pembebasan untuk Papua Barat sudah mengagendakan referendum pada bulan Desember 2019, jangan anggap remeh. Saya tidak katakan salah atau benar. Namun, jangan sampai terlambat. Kalau sudah menjadi bubur, tidak bisa kembali menjadi nasi," katanya. 

MPR

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai Pemerintah seharusnya mengajak diskusi lembaganya terkait rencana pemindahan ibu kota negara, karena MPR beranggotakan DPR dan DPD RI yang merepresentasikan daerah.

"UUD 1945 pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa MPR bersidang sedikitnya lima tahun sekali di ibu kota negara, saat ini adalah Jakarta sehingga kalau akan melakukan pemindahan maka seharusnya MPR diberitahu," kata HNW di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan kalau pemerintah ingin memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan maka harus mengubah UU yaitu UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dia menilai pemindahan ibu kota tidak bisa dilakukan tanpa revisi UU, sehingga seharusnya pemerintah mengajukan drafnya ke DPR untuk dibahas bersama-sama.