Batasi Sementara Akses Internet di Papua Dinilai Pengamat Suatu Upaya Konstitusional

Sammy
Batasi Sementara Akses Internet di Papua Dinilai Pengamat Suatu Upaya Konstitusional
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Keputusan pemerintah melalui kementerian komukasi dan informatika memblokir sementara akses internet di Papua dan Papua Barat merupakan upaya konstitusional demi menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut yang beberapa hari ini bergejolak lantaran provokasi oleh pihak-pihak yang berupaya menekan pemerintah.

"Pemicu konflik yang terjadi di Papua hari ini salah satunya lantaran dipicu beberapa informasi sesat atau hoax seperti perusakan Bendera Merah putih oleh mahasiswa Papua di Surabaya ataupun soal penangkapan mahasiswa Papua," ujar Pengamat Kebijakan Publik Universitas Bung Karno, Cecep Handoko di Jakarta, Jumat (23/8/2019)

"Era infomasi seperti sekarang ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak ingin melihat pemerintah Jokowi bekerja secara baik salah satunya dengan menyebarkan berita sesat. Kita bisa mencatat beberapa peristiwa yang menyulut kegadugan lantaran berita hoax,"

Menurut dia, upaya pemerintah meredam gejolak yang terjadi di Papua tidak akan efektif jika para pihak yang tidak suka terhadap pemerintah terus menyebarkan hoax atau berita bohong. Apalagi, lanjut Cecep, Jokowi punya komitment terkait pembangunan di Papua.

"Komitmen Jokowi untuk membangun Papua bukan pepesan kosong dari mulai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta ekonomi. di periode pertama jelas Jokowi tercatat belasan kali bolak - balik ke ke Papua, hasilnya BBM satu harga, trans papua dan keberhasilan disektorlainnya," ujarnya.

Cecep berpendapat tidak sederhana untuk membaca situasi nasional saat ini, apalagi ada beberapa pihak yang kurang suka atas terpilihnya kembali Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia.

"Kalo cuma sebatas soal divestasi freeport kita pasti tau siapa saja pemainnya tapi apa yang terjadi saat ini lebih dari itu, ada upaya-upaya dari dalam negeri sendiri menekan Jokowi, bahkan mungkin skenario besarnya menggagalkan upaya pelantikan," tegasnya.

Cecep melihat renteran peristiwa yang memicu kegaduhan sosial dan politik terjadi akhir-akhir ini cukup sistematis.

"Sebenarnya saya tidak mau menerka-nerka tapi dengan semua peristiwa yang terjadi saat ini dari mulai PLN, Video UAS dan yang terbaru soal Rasial di Papua sepertinya arahnya sama yakni mencoba mengaduk emosi masyarakat untuk kemudian terjadi konflik horizontal," jelasnya.

Cecep menyayangkan statmen beberapa pihak yang mengatakan bahwa pemblokiran internet merupakan bentuk perampasan demokrasi.

"Ingat loh Indonesia ini punya aturan main yang dilahirkan dari proses - proses demokratis apalagi hal itu berkaitan dengan stabilitas politik, artinya langkah pemerintah saat ini sudah tepat. jadi jangan cuma treak-treak soal demokrasi disatu sisi mereka tidak menghormati prodak demokrasi," pungkasnya.

#Internet   #papua   #kominfo   #putus