Menakar Jatah Kursi Menteri Untuk Parpol

Safari
Menakar Jatah Kursi Menteri Untuk Parpol
Presiden Jokowi

Jakarta, HanTer - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan sudah merampungkan susunan Kabinet Kerja Jilid II. Dengan begitu, dia sudah memiliki nama-nama menteri yang akan bekerja bersamanya hingga 2024.

Adapun porsi jatah menteri itu pun telah ditetapkan. Dimana, 45 persen untuk partai politik (parpol) dan sisanya 55 persen kalangan profesional. Dari 45 persen jatah parpol yang diisi oleh partai pendukung. Beberapa parpol sudah buka-bukaan mengenai jatah menteri yang diberikan Jokowi.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyebut mendapat jatah kursi menteri dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengaku, mendapat lebih dari satu kursi menteri dari Jokowi.

"Insyaallah jumlahnya lebih dari satu. Pokoknya lebih dari satu," ujar Sekjen PPP Arsul Sani di Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Ia menyebut, Jokowi baru memberikan jumlah saja untuk PPP. Sedangkan, lanjut dia, kepastian terkait pos menteri belum diberitahu.

Tiga Untuk PKB

Di periode kedua ini, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yakin jatah kursi menteri akan bakal ditambah oleh Jokowi. PKB mempercayai Jokowi memberikan berapapun kursi kabinet.

"Katanya begitu kalau kita bersyukur akan ditambah. Jadi itulah, PKB bersyukur maka mudah-mudahan ditambah," kata Sekretaris Jenderal PKB Jazilul Fawaid, di Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Sebelumnya, pada periode pertama PKB mendapat jatah tiga kursi menteri dari Jokowi. Tiga menteri itu adalah Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora), Menteri Tenaga Kerja (Menaker), dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes-PDTT).

Jatah Golkar

Sementara itu, sebagai partai pendukung, Golkar dipastikan mendapat jatah menteri dari Jokowi. Bahkan, disebut-sebut mendapat jatah tiga kursi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Namun Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono belum bisa memastikan hal tersebut.

"Ya belum ada yang bisa memastikan itu, baru dugaan dugaan saja. Syukur kalau misalnya 4 meskipun signalnya agak berat, mungkin 3 bersyukur Golkar, mengingat presentasenya lebih banyak dari non partai," kata Agung di Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Komposisi kabinet Indonesia terdiri 45 persen dari parpol dan 55 persen nonparpol. Menurutnya, persentase tersebut masih bisa berubah. "Tapi mungkin nanti bisa 49-51 nambah lagi, kita belum tahu," ucapnya.

Golkar tak bisa memaksakan jika presiden menghendaki 3 menteri untuk partai beringin. Dia mengatakan, Golkar punya stok kader lebih dari itu. "Tapi kalau kemudian dapat 4 kami juga siap," kata Agung.

Adapun tiga kursi menteri ini lebih banyak dibanding dengan periode pertama yang hanya satu. Jatah itu bukan hanya karena Golkar partai pendukung. Di sisi lain, Golkar merupakan partai pemenang kedua di Pemilu 2019.

PDIP Terbanyak

Sementara itu, keberhasilan PDIP meraih kemenangan dalam Pemilu berupa perolehan suara terbesar dibandingkan dengan parpol-parpol koalisi yang lain dinilai patut diperhitungkan. Peneliti dari Formappi Lucius Karus, menilai, permintaan jatah kursi menteri terbanyak dari PDIP merupakan sesuatu yang wajar.

"Perolehan suara PDIP pada Pemilu yang lebih banyak dibandingkan parpol-parpol lain menjadi alasan rasional pemberian jatah kursi yang lebih banyak bagi PDIP," kata Lucius di Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Ia melihat Presiden Jokowi tidak punya pilihan menolak permintaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait permintaan jatah kursi menteri terbanyak. Karena, selain berjasa mengusung Jokowi pada Pilpres 2019, PDIP juga menjadi penyumbang suara terbanyak bagi kemenangan Jokowi sebagai Presiden.

Bahkan menurutnya, momentum pemerintahan Jokowi yang kedua merupakan momentum yang akan dimanfaatkan secara maksimal oleh PDIP untuk memastikan persiapan menuju periode pasca Jokowi.

Jika pada periode pertama PDIP tidak nampak ngotot, lanjut dia, maka di periode kedua situasinya akan berbeda. PDIP tidak akan membiarkan begitu saja pos-pos kementerian strategis melayang ke parpol lain.

"PDIP sebagai parpol asal Jokowi akan menunjukkan superioritasnya atas parpol koalisi lain dengan mengambil posisi sebagai penentu. Pemerintahan Jokowi jilid II menjadi moment terakhir PDIP menikmati hasil kerjanya menjadikan Jokowi sebagai kader yang selanjutnya sukses meniti karir hingga kursi presiden. Partai lain banyak yang mendukung Jokowi tetapi mereka tetap saja bukan partai asal Jokowi," jelas Lucius.

Dirinya mengungkapkan, pada periode kedua ini adalah waktu bagi Jokowi untuk membuktikan kesetiaannya pada parpol yang telah membesarkannya. Terlebih, demi kelangsungan kursi kepresidenannya di periode pertama, PDIP nampak tak terlampau ngotot menuntut jatah kursi pada Jokowi.

Ikhtiar PDIP ini menurutnya, semakin nampak melalui jalinan komunikasi Megawati yang merupakan Ketum PDIP dengan Gerindra. Megawati nampaknya membaca nafsu sebagian parpol untuk meraup kue kekuasaan menteri hingga puas. Bahkan, lanjut dia, atas nama nafsu itu partai-partai tersebut tidak mempedulikan PDIP yang jelas-jelas unggul dalam Pemilu lalu.

Upaya bersinergi dengan Gerindra yang nampaknya makin serius dilakukan PDIP tak bisa lain merupakan bagian dari strategi PDIP untuk membangun poros baru menghadapi nafsu parpol-parpol koalisi lain yang terlampau berlebihan untuk menguasai kabinet.

Dengan menarik Gerindra, PDIP tengah mempersiapkan pendukung baru jika harus berhadapan dengan teman koalisinya yang ngotot pada kemauan masing-masing. Jika terpaksa, demi bisa meraih kepentingan PDIP dan memanfaatkan peluang pemerintahan Jokowi Jilid II, PDIP tak akan kehabisan kekuatan bila ada parpol koalisi yang hengkang.

"Saya menduga Megawati serius membicarakan kerja sama dengan Gerindra. Ini harus ia lakukan untuk memastikan tak ada parpol koalisi yang leluasa menekan Jokowi untuk mendapatkan kue-kue paling strategis di kabinet. Kursi Jaksa Agung, kementerian perdagangan, BUMN, ESDM, merupakan sebagian dari pos kementerian yang diincar PDIP," terang Lucius.

Lihat Kontribusi

Pengamat politik dari Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan, terkait jatah kursi, Jokowi  harus melihat kontribusi tiap-tiap parpol dalam mendukung kemenangan pasangan Jokowi-Kiai Ma’ruf.

"Ini soal konstribusi. Dari kontribusi mana yang paling besar pengaruhnya untuk kemenangan beliau, pasti Pak Jokowi tahu," ujar Pangi di Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Pangi mengatakan, Jokowi pasti tak akan bisa memuaskan semua elemen. Namun menurutnya, memang sudah seharusnya bahwa dalam penyusunan kabinet, representasi menteri dari parpol harus lebih banyak. Dan, parpol juga harus memilih calon menteri yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

"Bicara 100 hari (kerja) itu singkat, tapi itu menentukan ke depan berhasil atau tidak membuat capaian ke depan. Kalau (memilih) menteri salah, berat. Jangan salah merekrut orang. Parpol harus bertanggung jawab dalam mengirim orang yang terbaik. Jadi peran parpol jangan dihilangkan karena parpol yang berjuang," ujarnya.

Menurut Pangi, pembicaraan mengenai nama-nama calon menteri justru baik dibawa ke ranah publik sehingga akan kelihatan kandidat yang paling potensial. "Semoga Pak Jokowi idealis dan tidak salah dalam memilih menteri sesuai dengan kapasitasnya," tandasnya.