Pengurus SI Wilayah Jabar - PT Berkah Usaha Halal Bentuk LPH Berkah Usaha Halal

Safari
Pengurus SI Wilayah Jabar - PT Berkah Usaha Halal Bentuk LPH Berkah Usaha Halal

Bandung, HanTer - Pengurus Syarikat Islam Wilayah Jawa Barat dan PT Berkah Usaha Halal membentuk pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dengan nama LPH Berkah Usaha Halal. Pembentukan LPH dilakukan setelah kedua lembaga tersebut penandatanganan di kantor Pengurus Syarikat Islam Wilayah Jawa Barat, Bandung, Kamis (15/8/2019).

Direktur LPH Berkah Usaha Halal, Raihani Keumala SH mengatakan, LPH Berkah Usaha Halal dibentuk dalam rangka partisipasi masyarakat, lembaga keagamaan dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) sebagai Lembaga Pemeriksa Halal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 UU JPH yang menyebutkan bahwa, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. 

"LPH Berkah Usaha Halal yang didirikan oleh Syarikat Islam ini menjadi LPH lembaga keagamaan Islam yang ketiga menyusul setelah LPH Nahdlatul Ulama dan LPH Muhammadiyah," ujar Raihani Keumala SH dalam keterangannya, Jumat (16/8/2019).

Raihani menuturkan, tujuan dibentuknya LPH ini sebagaimana diatur undang-undang untuk mempermudah masyarakat memperoleh produk halal dan kepastian tentang kehalalan produk. Penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan oleh Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Syarikat Islam Jawa Barat Drs. HE. M. Saepuddin mewakili Ketua Umumnya karena sedang menjalankan ibadah haji.  

Hadir menyaksikan dalam penandatanganan kerjasama tersebut dan H. Ayep Zaki, SE. selalu Komisaris Utama, Dr. H. Ikhsan Abdullah SH MH selaku Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, sekaligus memberikan edukasi dan sosialisasi tentang bagaimana peran serta masyarakat dalam mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal sebagaimana dimaksud undang-undang. 

Selain itu hadir pula Pimpinan Wilayah dan Dewan Wilayah lainnya seperti KH Bana, H. Jojo dan pengurus lainnya. 
Diharapkan agar masyarakat Jawa Barat yang tergabung dalam jamaah Syarikat Islam dan semua UMKM serta pengusaha yang merupakan anggota dari Syarikat Islam dapat melakukan sertifikasi halal atas produknya dalam rangka mendukung pelaksanaan UU JPH, guna mendukung terlaksananya mandatory sertifikasi halal pada tanggal 17 Oktober  2019. 

#Halal   #nu   #lph   #muhammadiyah