Buntut 3 Polisi Terbakar, Pengamat: Korlap Aksi Harus Bertangggungjawab

Safari
Buntut 3 Polisi Terbakar, Pengamat: Korlap Aksi Harus Bertangggungjawab
Polisi terbakar saat mengamankan aksi demo di Cianjur

Jakarta, HanTer - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menegaskan, polisi harus mengusut tuntas dan tuntut pelaku dan penanggung jawab aksi unjukrasa di Cianjur, Jawa Barat, Kamis (15/6/2019) kemarin. Buntut dari unjukrasa itu 3 polisi mengalami luka bakar sampai 80 persen sehingga harus dirawat di rumah sakit. 

"Usut sampai tuntas dan tuntut pelaku dan penanggung jawab aksinya yang berujung ricuh bahkan memakan korban sampai ke pengadilan," ujar Bambang Rukminto di Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Bambang menuturkan, seringkali dalam menangani unjuk rasa yang anarkis, polisi selalu disudutkan dengan persoalan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun pertanyaannya bagaimana bila ada anggota polisi yang menjadi korban seperti kasus di Cianjur. Bambang mengakui kekerasan oleh aparat memang tak diperbolehkan. Oleh karena itu jalan terbaik adalah tegakan hukum sehingga kasus tersebut tidak berulang. 

Sesuai Pasal 16  UU No. 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di depan umum, pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17 UU No. 9 Tahun 1998 Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) dari pidana pokok.

"Terdapat pemberatan hukuman terhadap penanggungjawab yang melakukan tindak pidana," tegasnya.

Bambang memaparkan, kasus-kasys unjuk rasa yang berujung anarkis seperti yang terjadi di Cianjur tak bisa dibiarkan terus menerus. Koordinator Lapangan (Korlap) sebagai penanggung jawab aksi harus diberi sanksi, selain pelaku penyiram bensin yang berujung korban di pihak aparat kepolisian. Karena peran dan fungsi korlap aksi bukan sekedar predikat tanpa tanggung jawab.

"Peran kepolisian itu adalah pengamanan, bukan obyek (tujuan) yang ditunjuk rasa. Ini yabg sering salah kaprah dilakukan para demonstran," tandasnya.

Dengan penegakan hukum yang tegas,yakni pemberian sanksi hukuman bagi pelaku maupun korlap unjuk rasa, sambung Bambang, maka diharapkan ke depan unjuk rasa benar-benar dilakukan dengan tertib dan cermat. Tanpa ada sanksi hukuman yang tegas akan menjadi preseden buruk bagi aksi-aksi unjuk rasa di kemudian hari.

Seperti diketahui 3 anggota polisi terbakar saat mengamankan aksi demo di Cianjur, Jawa Barat, Kamis (15/8/2019) kemarin. Ketiga polisi yang terbakar yakni anggota Bhabinkamtibmas Kelurahan Bojong Herang Polres Kota Cianjur Aiptu Erwin, serta dua anggota Sabhara Polres Cianjur yakni Bripda Yudi Muslim dan Bripda FA Simbolon.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, saat ini pihaknya mengamankan 15 orang mahasiswa pelaku aksi demo di Cianjur yang berujung terbakarnya anggota kepolisian. Selain itu, pihaknya juga turut memeriksa penanggung jawab aksi unjuk rasa yang terjadi di depan Kantor Pemkab Cianjur pada Kamis (15/8/2019) siang.

Alat bukti yang terkumpul sementara yaitu ban bekas terbakar, baju anggota polri yang terbakar, serta kondisi korban. Bahwasannya nanti korban itu nanti ada visum dari pihak dokter," ucap Trunoyudo di Mapolrestabes Bandung, Kamis (15/8/2019).

Menurut Trunoyudo, OKP Cipayung Plus dalam melakukan aksi demo diikuti sekitar 50 orang. OKP Cipayung Plus terdiri dari sejumlah organisasi mahasiswa antara lain DPC GMNI Cianjur, PC PMII Cianjur, HMI Cianjur, HIMAT, CIF dan lainnya. Unjuk rasa dilakukan terkait penyampaian keadilan dan kebenaran di pemerintahan, evaluasi pengangguran, sempitnya lahan pekerjaan dan kurangnya sarana pendidikan masyarakat Cianjur.