Pembangunan Gedung Mapolda Aceh

Komisioner ORI Nilai Kemenkeu Tak Serius Bayar Kewajiban

Sammy
Komisioner ORI Nilai Kemenkeu Tak Serius Bayar Kewajiban
Gedung Mapolda Aceh (ist).

Jakarta, HanTer - Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Adrianus Eliasta Meliala, menilai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak serius untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pembangunan gedung Mapolda Aceh ke pihak kontraktor sebesar Rp32.768.097.081.

"Kesan saya sih adalah Menteri Keuangan tidak mau, jadi dia kan sudah bikin tim, ada satu tim percepatan kewajiban keuangan pemerintah begitu. Tapi kemudian lalu ga ada realisasinya. Jadi kesannya pemerintah seperti mau ngemplang, ya ga bisa dong," kata Adrianus di Gedung Ombudsman RI, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/19).

Adrianus menegaskan, pihaknya serius untuk dengan hal ini supaya kemudian ada desakan kepada pihak pemerintah melaksanakan kewajibannya.

"Yang jelas, jadi kalau misalnya 30 hari tidak ada realisasi, kami melanjut ke rekomendasi sebagai hal yang keras dari Ombudsman," ujarnya.

Ketidakseriusan pihak pemerintah, kata Adrianus, terlihat saat Ombudsman mengundang Kementerian Keuangan, yang datang hanya eselon III, itupun juga baru dapat disposisi pada hari yang sama. 

"Kami menunggu sampai satu setengah jam. Jadi menurut saya ini serius apa ngga sih nih, kayanya pemerintah hanya serius saat narik uang, tapi tidak serius dalam rangka memenuhi kewajiban," terangnya.

"Singkatnya adalah hal itu sudah diputuskan oleh pengadilan, jadi kan sudah ada macam-macam langkah. Ada mediasi, mediasi gak selesai naik ke ranah hukum, hukum lalu ada juga banding, tapi kemudian nggak disepakati terutama oleh pemerintah. Jadi apa lagi, hukum sudah selesai, masa' balik lagi ke mediasi," katanya.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor perkara 582/Pdt.G/2011/PN. Jkt.Tim yang menghukum Kementerian Keuangan, yang dulu bernama Satuan Kerja Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) NAD-Nias (tergugat I) dan Polri (tergugat II) secara tanggung renteng membayar kewajibannya kepada PT Elva Primandiri sebesar Rp32.768.097.081.

Putusan itu diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta nomor perkara 527/PDT/2013/PT.DKI. Bahkan, kembali diperkuat dengan terbitnya putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 2483 K/PDT/2014. Selanjutnya, upaya hukum luar biasa atau Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh pihak tergugat bernomor perkara 601 PK/PDT/2017 kembali ditolak MA pada 19 Oktober 2017.

Juru sita PN Jaktim sudah melakukan teguran (aanmaning) terhadap pihak tergugat untuk melaksanakan isi putusan. Pada saat pertemuan untuk terguran pertama pada 17 Oktober 2018, Ketua PN Jaktim sangat mengapresiasi itikad baik dari Kementerian Keuangan yang diwakili oleh kuasa hukumnya, yang menyatakan akan mematuhi putusan pengadilan, dan akan secara intens berkomunikasi dengan Elva Waniza selalu Direktur PT Elva Primandiri.

Namun, teguran yang dilaksanakan pada 17 Oktober 2018 dan 13 Desember 2018 tersebut belum juga dilaksanakan. Padahal, Ketua PN Jaktim hanya memberikan batas waktu selama sebulan setelah aamaning pertama tanggal 17 Oktober 2018 agar Kemenkeu membayar sesuai isi putusan pengadilan.

Hingga pada 20 Desember 2018, Menteri Keuangan Sri Mulyani diminta datang ke PN Jakarta Timur untuk pertemuan annmaning (teguran).

Namun, baik Kemkeu atau perwakilannya tidak datang untuk yang ketiga kalinya. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tersebut hingga saat ini belum juga dijalankan oleh Kementerian Keuangan.