Ruislag Dinilai Tidak Adil, Koperasi TKBM Priok Bakal Gugat Pelindo II

Safari
Ruislag Dinilai Tidak Adil, Koperasi TKBM Priok Bakal Gugat Pelindo II

Jakarta, HanTer - Koperasi Karya Sejahtera Tenaga Kerja Bongkar Muat (KSTKBM) Pelabuhan Tanjung Priok menyatakan bakal melayangkan gugatan hukum kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) terkait proses ruislag bangunan gedung koperasi. Gugatan dilakukan karena ruislag tersebut yang dianggap tidak adil.

Ketua Koperasi KSTKBM Tanjung Priok, H. Suparman, menyebutkan ruislag bangunan koperasi TKBM tersebut dilakukan pada 5 tahun yang lalu tepatnya 17 Maret 2014. 

"Kami waktu itu sudah mempertanyakan ruislag aset berupa lahan dan bangunan yang tidak sesuai dengan kondisi awal," papar H Suparman di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

H Suparman mengungkapkan, pada kondisi awal, keseluruhan bangunan Koperasi KSTKBM berlantai 3 dengan luas 1.129 m2 yang berdiri di atas lahan 1.389 m2. Sedangkan setelah ruislag, Koperasi KSTKBM hanya menempati gedung berlantai 2 dengan luas keseluruhan hanya 624.74 m2. Begitu pun luas lahan yang hanya 750 m2. Dengan demikian, dari sisi luas bangunan terdapat perbedaan 504.26 m2 dan dari sisi lahan terdapat selisih 639 m2.

"Ini yang selama 5 tahun terus dipertanyakan para buruh TKBM. Kenapa Pelindo II terkesan ngerjain Koperasi TKBM dengan ruislag yang tidak sesuai tersebut," ujarnya menirukan pertanyaan dari para anggota koperasi tersebut.

H Suparman menyebut pihaknya sudah berkali-kali melayangkan permohonan audiensi kepada direksi Pelindo II untuk membahas berbagai persoalan buruh bongkar muat termasuk soal ruislag tersebut. Namun tidak ada tanggapan terhadap permohonan tersebut. Bahkan agenda audiensi yang sudah dijadwalkan pun dibatalkan sepihak Pelindo II dan tidak ada kejelasan sampai saat ini.

PTUN dan MK

Selain soal ruislag, Koperasi TKBM Priok juga akan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kepemilikan saham Koperasi Pegawai Maritim (Kopegmar) di PT Jakarta International Container Terminal (JICT) sebesar 0,1%. Di JICT sendiri, pemegang saham lainnya yaitu Pelindo II (51%) dan Hutchison Port Holdings (48,9%).

"Kopegmar itu bagian dari Pelindo II, atas dasar apa memiliki saham di JICT? Kami ingin PTUN membatalkan komposisi kepemikan saham para pihak karena tanpa dasar hukum yang jelas," imbuh Suparman. 

Selain di JICT, Kopegmar juga ditengarai memiliki saham di anak perusahaan Pelindo II antara lain PT Multi Terminal Indonesia (MTI/IPC Logistics) dan PT RS Pelabuhan.

Dia pun menyindir keberadaan Hutchison sebagai pemilik saham di JICT dan TPK Koja  yang menangguk untung besar setiap tahunnya namun tidak memiliki kepedulian sedikit pun terhadap nasib TKBM. 

"Bagi kami lebih baik kontrak HPH dan Pelindo II di JICT dan TPK Koja dibatalkan karena minim manfaat bagi TKBM. Nasib TKBM masih lebih baik dulu sebelum asing masuk pelabuhan," katanya.

Atas dasar itulah, selain PTUN, pihaknya pun akan melakukan uji materi kepada MK terkait regulasi yang menjadi dasar dari komposisi pembagian saham tersebut.

"TKBM yang sudah berjuang sejak pelabuhan dibangun sampai hari ini nasibnya jauh dari kata sejahtera. Sementara mereka bisa menikmati keuntungan triliunan rupiah setiap tahun," urai Suparman. 

Seharusnya, menurut dia, keuntungan triliunan rupiah setiap tahun itu juga dinikmati para TKBM yang jelas-jelas berada di garis paling depan kegiatan bongkar muat. Ironisnya, pelabuhan makin untung, tapi kehidupan TKBM makin tidak sejahtera.