Boyamin Saiman : RUU Kamtansiber Jelas Membahayakan KPK

Danial
Boyamin Saiman : RUU Kamtansiber Jelas Membahayakan KPK
Ilustrasi KPK

Jakarta, HanTer - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (Kamtansiber), akan membahayakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan berbagai upaya penindakan.

"Jelas membahayakan KPK karena nanti akan intervensi kewenangan KPK," ujar Boyamin kepada Harian Terbit di Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Boyamin menjelaskan, kewenangan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di dalam RUU Kamtansiber dimana apabila nanti RUU itu disahkan (dipercepat oleh DPR), maka dengan kata lain alat KPK dalam melakukan penyelidikan atau penyidikan diaudit oleh BSSN, dimana kewenangan BSSN soal sertifikat ada di pasal 17 RUU Kamtansiber.

Sehingga menurut Boyamin, RUU Kamtansiber ini perlu dikaji lagi lebih jauh. "Ya pending dulu, menunggu DPR yang baru, setelah dilantik. Karena bisa saja DPR yang baru, semangatnya berbeda dengan yang sekarang," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Kharis saat dihubungi, menerangkan, RUU Kamtansiber ini merupakan usulan Badan Legislasi (Baleg) dan masih diproses Baleg.

“Usulannya dari sana (Baleg). Pembahasannya (di Komisi I) belum,” ujar Kharis.

Untuk diketahui RUU Kamtansiber, terdiri dari 77 pasal dan 13 bab. Di dalam Pasal 3 disebutkan, RUU ini bertujuan untuk melindungi keutuhan dan kedaulatan negara dari ancaman siber; meningkatkan daya saing dan invasi siber melalui pemanfaatan siber yang bebas, terbuka, dan bertanggung jawab; mendukung pengembangan dan pemajuan perekonomian digital pada aspek tata kelola industri siber, pengamanan sarana dan prasarana, serta sumber daya siber nasional; serta mengonsolidasikan secara sinergis dan kolaboratif semua unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan keamanan dan ketahanan siber untuk mencapai tujuan nasional dan berperan bebas aktif dalam mengantisipasi ancaman siber bagi perdamaian dunia.

Namun, menurut Pakar hukum tata negara dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Muhammad Fauzan, menerangkan, ada beberapa pasal yang bisa potensial memicu disharmonisasi antar lembaga.

Setidaknya, ada enam pasal yang disorot Fauzan. Dia menyebut Pasal 7 ayat 2 dan 3, diatur soal eksistensi BSSN sebagai penyelenggara keamanan dan ketahanan siber pada pemerintah pusat dan dimungkinkan dibentuknya penyelenggara keamanan dan ketahanan siber di tingkat daerah.

“Sementara kondisi existing institusi/lembaga yang menangani bidang siber telah ada, seperti siber pada TNI, Polri, Kejaksaan, dan BIN,” beber Fauzan dan menambahkan, Fauzan di dalam Pasal 38, Pasal 39 ayat 2 huruf b, Pasal 44 huruf g, Pasal 45 ayat 1, dan Pasal 52 huruf c berpotensi tumpang tindih tugas lembaga pun ada di Pasal 39 ayat 2 huruf b.

Pasal itu menyebut, pelimpahan hasil investigasi ke pejabat yang berwenang dalam bidang penyidikan tindak pidana. “Ketentuan tersebut berpotensi terjadi overlapping dengan kewenangan Polri sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena pada dasarnya terminologi investigasi sangat sama dengan makna penyelidikan,” papar Fauzan.

Selain itu, Bentrok kewenangan BSSN dan Polri, lanjut Fauzan juga terdapat di dalam Pasal 45 ayat 1. Pasal ini menyebut, dalam rangka mendukung proses penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf h, BSSN melakukan penganalisisan bukti digital, pemberian keterangan ahli di bidang forensik digital, dan/atau pemberian dukungan teknis keamanan dan ketahanan siber dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.