Berebut Jatah Menteri dan Kekuasaan, Perilaku Elite Dinilai Memuakkan; Kondisi Ekonomi Rakyat Memprihatinkan

Safari
Berebut Jatah Menteri dan Kekuasaan, Perilaku Elite Dinilai Memuakkan; Kondisi Ekonomi Rakyat Memprihatinkan

Jakarta, HanTer - Perilaku elite politik Tanah Air dinilai memuakkan karena hanya berpikir tentang jatah menteri dan berebut kursi kekuasaan, padahal Jokowi Widodo belum dilantik sebagai Presiden periode 2019-2024. Para elite dinilai seolah tak memikirkan bagaimana memajukan bangsa ini. Hal ini dinilai ironis dengan fakta kondisi sosial ekonomi rakyat saat ini yang masih memprihatinkan dan pertumbuhan ekonomi yang rendah.

“Pasca Pilpres perilaku elite politik memang memuakkan. Saya sependapat dengan pernyataan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir yang menilai pascapilpres elite politik Tanah Air hanya berpikir tentang jatah dan berebut kursi kekuasaan dan tidak memikirkan bagaimana memajukan bangsa ini. Sungguh memuakkan dan memprihatinkan, mereka melupakan rakyat” kata Direktur Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia, Syamsudin Alimsyah kepada Harian Terbit, Senin (12/8/2019).

Yang membuat Syamsudin muak, karena para elite mengumbar janji bahwa semua persoalan publik akan ditangani secara cepat untuk kepentingan masyarakat. Bahkan mereka berteriak NKRI adalah sesuatu yang harga mati. Padahal mereka sendiri tidak merefleksikan seperti apa bentuk kecintaannya terhadap NKRI. Buktinya baru saja usai pemilu mereka sudah lupa semua. 

"Suara kepentingan publik seketika menjadi sunyi tak terdengar dalam ruang ruang publik. Kalaupun ada hanya karena publik sendiri yang berteriak," tandasnya.

Syamsudin menilai, para elite sekarang hanya sibuk menegosiasikan pembagian kursi kabinet seolah itu adalah hak mereka. Parpol lupa bahwa publik kemarin memilih presiden dan legislatif. Tdk pernah mengusulkan menteri siapa yang pantas untuk membantu pemerintahan 2019-2024 mendatang. Oleh karena itu elite sekarang ini sangat jauh dari harapan rakyat seutuhhnya. 

Egoisme

Sebelumnya Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengkritik partai politik yang saat ini lebih mementingkan ego untuk memperebutkan jabatan di Indonesia pasca Pemilu2019. Padahal seharusnya para elite politik lebih memikirkan kepentingan bangsa Indonesia. 

"Yang muncul sekarang itu kan egoisme lebih di para elite. Bisa kita lihat sekarang sekarang. Pasca Pilpres, pasca Pileg, itu para elite bukan berpikir bangsa ini mau dibawa kemana. Tetapi satu sama lain saling menjatah kursi dan kemudian berebut kursi," kata Haedar usai menjadi Khatib Salat Id di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Minggu (11/8).

Padahal di momen Idul Adha ini, kata Haedar, semangat solidaritas dengan memposisikan diri senasib dengan orang yang berkekurangan. Sehingga akan muncul rasa kepedulian dan tolong menolong demi kepentingan bersama. Ego politik tentu tidak sesuai dengan semangat tersebut. 
 "Harus ada jiwa kepedulian terhadap keadaan jangan menikmati dan berebut kekuasaan tanpa hati. Ini penting menjadi pelajaran agar kita ini naik kelas secara peradaban supaya tidak ribut dalam hal-hal yang sifatnya kekuasaan," katanya. 

Haedar mengatakan seharusnya elite politik bisa mengamalkan makna kurban demi kepentingan bangsa Indonesia. Bukan kepentingan golongan dan pribadi. 

Memang betul bahwa partai politik dan elite politik itu pekerjaan utamanya siapa dapat apa, kapan bagaimana caranya. Tetapi kan kita ini bangsa Indonesia, katanya punya Pancasila, katanya religius, mestinya menyadarkan para elit bahwa bangsa kita ini masalahnya banyak, " ujar Haedar.

Tak hanya elite dan partai politik, Haedar juga mengingatkan seluruh organisasi masyarakat untuk menempatkan kepentingan bangsa negara dan kepentingan umat di atas kepentingan diri dan kelompok sendiri.

Sementara itu pengamat politik Dr. Safri Muiz mengemukakan, belum lagi dilantik sebagai presiden untuk periode kedua, Jokowi sudah disandera partai koalisinya dengan menagih jatah kursi Menteri, pimpinan lembaga negara, BUMN dan posisi Dubes. 

“Semuanya berujung kepada perebutan siapa yang berkuasa dan politik kekuasaan. Hal itu ironis dengan fakta kondisi sosial ekonomi rakyat hari ini sangat prihatin dan pertumbuhan ekonomi yang rendah,” kata Dr Safri dalam tulisannya yang dimuat lawjustice.co, Jumat (19/8/2019).

Menurutnya, pasca reformasi 1998, belum tampak kepemimpinan nasional yang akan memberikan harapan baru bagi rakyat, untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak yang sesuai dengan konstitusi negara Indonesia dan cita-cita masyarakat adil makmur dan sentosa. 
 
Setelah era reformasi bergulir, lanjut Safri, semua elemen pendukung untuk lajunya sebuah pemerintahan republik dikolaborasi oleh penguasa yang sarat dengan berbagai kepentingan politik dan ekonomi kelompoknya sendiri. Hal itu yang menyebabkan sampai sekarang Indonesia masih jauh ketinggalan dari negara tetangga, khususnya dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
 
Dia mengemukakan, sudah ada dua presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi pola pemerintahan yang mereka terapkan belum membuat rakyat sejahtera, apalagi keadilan dan kemakmuran belum dirasakan oleh rakyat secara merata. Keadilan serta kemakmuran masih terletak pada wacana dan retorika elit rejim penguasa di negeri kita ini. 
 
“Pemerintahan Jokowi dari tahun 2014 sampai sekarang belum menemukan dan menunjukan roda pemerintahan dan perekonomian yang ideal seperti yang diamanatkan oleh konstitusi. Keadilan juga masih berlaku bagi sebagian rakyat yang berpunya saja, begitu juga kemakmuran hanya bisa dirasakan oleh golongan tertentu saja,” ujar Safri dalam tulisannya.