Puluhan Mobil Pemkab Halmahera Barat Dikuasai Mantan Pejabat

safari
Puluhan Mobil Pemkab Halmahera Barat Dikuasai Mantan Pejabat

Jakarta, HanTer - Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan potensi kerugian negara dari hasil penyelewengan aset milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara (Malut). Temuan tersebut berdasarkan pemanfaatan sejumlah kendaraan milik Pemkab yang justru dikuasai oleh orang di luar Pemkab.

"Tim menemukan sebanyak 62 kendaraan roda empat dan 331 kendaraan roda dua yang sebagiannya dalam penguasaan mantan pejabat, (sebagian lain) tidak diketahui keberadaan fisiknya ataupun dalam kondisi rusak," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam pesan singkatnya, Minggu (11/8/2019).

Febri menegaskan, dengan adanya permasalahan tersebut maka KPK mengultimatum Pemkab Halmahera Barat, untuk segera membenahi data inventaris aset miliknya. Ultimatum dilakukan agar tidak lagi aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain khususnya di luar Pemkab.KPK memberikan tenggat waktu sampai akhir tahun 2019 kepada Pemkab Halmahera Barat untuk melakukan proses penyelamatan aset tersebut untuk dikembalikan ke Pemda dan selanjutnya dilakukan proses lelang.

Febri menyebut, selain kendaraan, KPK juga menemukan aset daerah milik Pemkab Halmahera Tengah yang terkendala proses legalisasi dengan nilai Rp100 miliar.

Aset yang terkendala itu terdiri dari 7 bidang tanah dan asrama mahasiswa yang tersebar di sejumlah daerah. Kendala terjadi, lantaran proses pengadaan awal terhadap aset milik daerah tersebut bukan diatasnamakan Pemkab, melainkan nama perorangan.

"Sebelumnya bangunan asrama tersebut tidak terdata, karena dokumen legalnya diatasnamakan pegawai pada saat pengadaan," ungkapnya.

Febri merinci, ketujuh gedung asrama mahasiswa tersebut tersebar di 7 provinsi, yakni DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Selatan. Adapun keberadaan asrama mahasiswa tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi mahasiswa yang berasal dari daerah yang sedang berkuliah di kota-kota tersebut. Namun, pendapatan hasil sewa asrama disinyalir tak masuk ke kantong Pemkab.

"Potensi pendapatan daerah dari biaya sewa asrama tidak diterima oleh pemkab," ujarnya.

Oleh karenanya, Febri mengatakan, KPK mendorong Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) PemkabHalmahera Tengah untuk berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat proses legalisasi aset-aset tersebut. "Harapannya ke depan aset ini dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat," jelasnya.