Fadli Zon: Setiap Impor Bermasalah Sering Terjadi Perburuan Rente

Safari
Fadli Zon: Setiap Impor Bermasalah Sering Terjadi Perburuan Rente

Jakarta, HanTer - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan, banyak permasalahan yang terjadi terkait dengan aktivitas impor sejumlah komoditas karena kerap kali yang terjadi adalah perburuan rente yang diakibatkan kesenjangan harga yang tinggi.

"Impor banyak masalah. Dalam setiap impor sering kali terjadi perburuan rente, terkait dengan harga yang memang disparitasnya cukup tinggi, ini yang disayangkan," kata Fadli Zon di Jakarta, Kamis.

Politisi Partai Gerindra itu juga mencontohkan, impor komoditas bawang sebenarnya juga merugikan petani di berbagai daerah yang telah memproduksi bawang, apalagi bila impor dilakukan saat panen.

Ia menegaskan bahwa seharusnya dari sisi kebijakan terkait aktivitas impor berbagai komoditas harus segera dibenahi dengan baik dan benar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

OTT KPK

Sebagaimana diwartakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan suap terhadap anggota Komisi VI DPR RI terkait dengan impor bawang putih juga menggunakan fasilitas money changer.

Sebelumnya, KPK telah mengamankan bukti transfer sekitar Rp2 miliar dan uang dalam bentuk dolar AS terkait dengan operasi tangkap tangan di Jakarta.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, mengatakan, ada transfer yang menggunakan fasilitas money changer yang kami indikasikan itu ditujukan untuk salah satu anggota DPR RI di Komisi VI terkait dengan impor bawang putih,

Menurut Febri, bukti uang dalam bentuk dolar AS diamankan dari orang kepercayaan anggota Komisi VI DPR RI tersebut.

KPK pada Kamis telah mengumumkan enam tersangka dalam kasus impor bawang putih. Sebagai pemberi, yaitu tiga orang dari unsur swasta masing-masing Chandry Suanda (CSU) alias Afung, Doddy Wahyudi (DDW), dan Zulfikar (ZFK). Sedangkan sebagai penerima, yakni anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP I Nyoman Dhamantra, Mirawati Basri (MBS) orang kepercayaan I Nyoman, dan Elviyanto (ELV) dari unsur swasta.

Lapor KPK

Soal adanya permainan dalam impor pangan, mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli beberapa waktu lalu melaporkan dugaan korupsi bernilai besar terkait impor pangan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (23/10). 

"Hari ini kami dan tim lawyer datang ke KPK mengadukan adanya dugaan tindak pidana korupsi di dalam impor pangan," ujar Rizal, di gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/10).

"Impor pangan ini sangat merugikan bangsa kita terutama petani, konsumen dan ada dugaan tindak pidana korupsi. Oleh karena itulah kami akan melaporkan kepada KPK, memberikan bahan-bahan untuk KPK melakukan tindakan lebih lanjut," imbuhnya.

Ia menyebut kasus ini nilainya berpuluh kali lipat ketimbang kasus korupsi impor daging sapi yang menjerat mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq.

Harus Dirubah

Pengamat pangan Ali Birham mengatakan, untuk mengurangi korupsi impor bahan pangan maka sistemnya harus dirubah yaitu kembalikan jalur impor bahan pangan seperti yang dulu dilakukan Badan Urusan Logistik (Bulog). Kala itu yang melakukan impor bahan pangan adalah Bulog. Selain itu Bulog juga yang menyimpan bahan pangan impor tersebut. Dari Bulog juga yang mendistibusikan bahan pangan tersebut sehingga dalam urusan impor bahan pangan menjadi satu tangan.

"Sementara saat ini Bulog hanya menyimpan dan mendistribusikan. Sehingga lebih membuka pintu bagi koruptor. Sistem itu perlu dirubah agar peluang korupsi diperkecil bahkan di hilangkan," tegasnya.

Anggota Dewan Pertimbangan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat), Syaiful Bahari mengatakan, pihaknya sudah lama mengingatkan dan mengkritik kebijakan dan praktek importasi bawang putih yang akhirnya berujung OTT KPK. Karena importasi bawang putih saat ini sering menimbulkan gejolak harga di pasar dan konsumen sehingga meyumbang inflasi periode Maret – April 2019. Bahkan untuk kasus tingginya harga bawang putih, pihaknya juga sudah melaporkan ke KPPU mengenai dugaan rekayasa harga dan kartel.

Syaiful berharapkan kasus OTT ini bisa menjadi pintu masuk bagi KPK untuk membongkar secara menyeluruh tidak hanya kasus suapnya saja tetapi juga sumber peraturan yang memberi peluang kepada para pihak untuk melakukan korupsi. Karena semakin peraturan diperketat maka peluang pengusaha untuk mendapatkan ijin impor secara terbuka dan fair semakin kecil.

"Akhirnya banyak importir mencari jalan tikus untuk bisa mendapatkan kuota termasuk menyuap para pejabat negara yang mempunyai akses langsung penerbitan ijin Impor," jelasnya.

Syaiful menilai, bawang putih menjadi bancakan nasional karena keuntungannya menggiurkan sehingga banyak pengusaha yang tergiur bermain di bawang putih. Sebenarnya harga bawang putih yang sempat tembus Rp 80 ribu Per kilo jika dihitung dari modal impor sebesar  Rp 14 Ribu dapat dijual dibawah Rp 20 Ribu, Tapi harga sengaja direkayasa Rp 25 Ribu sampai Rp 35 Ribu Sehingga konsumen dipaksa membeli dengan harga tidak wajar.

#Korupsi   #impor   #bawang   #kpk   #dpr   #pdip