KPK Tahan Anggota DPR Tersangka Suap Impor Bawang Putih 

Safari
KPK Tahan Anggota DPR Tersangka Suap Impor Bawang Putih 

Jakarta, HanTer - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan anggota Komisi IV DPR F-PDIP I Nyoman Dhamantra. Penahanan selama 20 hari pertama ini dilakukan KPK setelah Dhamantra ditetapkan sebagai tersangka dugaan menerima suap impor bawang. KPK mewanti-wanti Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan) agar kasus tersebut tidak terulang

"Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, kepada wartawan, Jumat (9/8/2019).

Bersama Dhamantra ditahan juga 5 tersangka lainnya yakni Chandry Suanda alias Afung selaku Pemilik PT Cahaya Sakti Argo, Doddy Wahyudi, Elviyanto dan  Zulfikar dari pihak swasta, serta Mirawati Basri, orang kepercayaan Dhamantra. Enam tersangka tersebut ditahan di rutan yang berbeda-beda. Afung, Mirawati Basri dan Elviyanto ditahan di Rutan Klas I Cabang KPK. Dhamantra ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Timur, Doddy Wahyudi dan Zulfikar ditahan di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur.

Dalam kasus ini Dhamantra diduga meminta fee Rp 3,6 miliar dan Rp 1.700-1.800 tiap kg lewat Mirawati untuk mengurus izin kuota 20 ton bawang putih. Suap itu diduga berasal dari Chandry dan Doddy.KPK menyebut duit yang sudah diberikan ke Dhamantra berjumlah Rp 2 miliar. Duit itu ditransfer lewat rekening money changer.    

Terkait kasus suap impor bawang ini Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku telah mengingatkan instansi terkait seperti Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan) agar secara serius melakukan pembenahan menyeluruh dalam kebijakan dan proses impor pangan. Apalagi impor bahan pangan sangat terkait dengan kepentingan masyarakat Indonesia secara langsung.

Agus mengatakan KPK sudah melakukan upaya pencegahan lewat kajian sektor Komoditas Pangan Strategis termasuk bawang putih pada 2017. Saat itu, kata Agus, KPK menyarankan sejumlah perbaikan karena belum adanya desain kebijakan dari Kementan dalam membangun swasembada bawang putih. 

"Selain itu, dukungan informasi atas lahan-lahan pertanian yang secara riil bisa dipergunakan dalam mewujudkan swasembada bawang putih juga belum optimal," ujar Agus di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Agus mengatakan KPK juga memberi rekomendasi dalam pembenahan tata niaga bawang putih mulai dari perencanaan. KPK juga mengatakan sudah merekomendasikan agar Kemendag menyusun acuan untuk menilai kelayakan harga bawang putih impor di tingkat konsumen lewat revisi Permendag 20/2017 untuk memasukkan bawang putih sebagai daftar kebutuhan pokok yang wajib dilaporkan distribusi dan post audit atas laporan stok distributor.

"KPK juga merekomendasikan Kementerian Pertanian membuat grand design menyeluruh tentang swasembada bawang putih dari produksi hingga pasca panen," jelasnya.

#Korupsi   #impor   #bawang   #kpk   #dpr   #pdip