Dukungan Jaksa Agung Baru dari Jaksa Karier Terus Menguat

safari
Dukungan Jaksa Agung Baru dari Jaksa Karier Terus Menguat

Jakarta, HanTer - Dukungan agar Presiden Jokowo Widodo (Jokowi) memilih Jaksa Agung mendatang dari kalangan internal (jaksa karier) terus menguat. Dengan pertimbangan kalangan internal lebih memahami anatomi kejaksaan secara menyeluruh.

"Memang sebaiknya dari dalam atau kalangan internal kejaksaan karena yang lebih tahu anatomi kejaksaan adalah dari dalam atau internal," ujar Mantan Jaksa Agung  Basrief Arief kepada wartawan di Kejaksaan Agung (Kejagung), Kamis (8/8/2019).

Basrief yang kini menjabat Ketua Pansel Calon Anggota Komisi Kejaksaan RI (KKRI) diminta tanggapan terkait desakan sejumlah kalangan supaya jabatan Kapolri, Jaksa Agung dan Menkumham diisi kalangan internal bukan politisi. 

Salah satu pertimbangannya, menurut Basrief Arief jika Jaksa Agung dari kalangan internal kejaksaan maka tidak perlu waktu lama beradaptasi untuk mewujudkan  reformasi birokrasi di lingkungan kejaksaan. Apalagi saat ini kejaksaan tengah mencanangkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

"Sedangkan kalau dari luar harus adaptasi lagi. Harus ini itu dulu. Nanti habis waktu begitu saja. Tapi kalau dari kalangan internal bisa langsung tancap gas bekerja," ujarnya.

Dia berharapa Jaksa Agung nantinya adalah yang terbaik dan lebih senior di Kejaksaan.
 
"Diantara yang baik-baik itulah kita pilih yang terbaik. Karena kalau dari dalam, tinggal jalan. Jadi harus dari orang dalam, ngapain dari luar," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan, pihaknya akan mendukung wacana pengisian posisi Jaksa Agung dari jaksa karier atau internal kejaksaan. Alasannya, jika Jaksa Agung berasal dari internal, hal tersebut bisa mendorong stabilitas agar ruang jabatan tertinggi juga bisa didapat internal kejaksaan.

"Berbagai aspirasi yang diberikan oleh publik, bahwa Jaksa Agung dipilih oleh internal yang tumbuh dan memiliki dedikasi membangun seluruh sistem. Dan komitmen seluruh elemen aparat Jaksa Agung untuk menegakkan hukum sebaik-baiknya juga ditangkap PDIP dan kami akan dukung. Kita mendorong stabilitas sebuah sistem, termasuk dalam kementerian manakala kita juga berikan ruang bagi kader-kader internal lembaga kementerian tersebut untuk mendapat ruang jabatan tertinggi,"tukasnya

Hasto menilai, pada prinsipnya, yang menjadi Jaksa Agung, tentunya hukum harus ditegakkan dengan cara berkeadilan dengan langsung bertanggungjawab pada aspek kemanusiaan. Apalagi, tidak boleh ada hukum yang ditegakkan hanya untuk kepentingan politik tertentu.

"Karena itulah mari agar seluruh upaya di dalam penempatan jabatan strategis terhadap mereka-mereka yang punya tanggung jawab di dalam menegakkan hukum yang berkeadilan itu betul-betul dapat menjalankan tugasnya dengan baik. tanpa intervensi politik kekuasaan dari pihak tertentu,"tandasnya

Hal senada juga dikemukakan  anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menegaskan, Jaksa Agung mendatang sebaiknya harus mengetahui anatomi kejaksaan. 

"Figur yang menjadi Jaksa Agung RI nanti harus yang mengerti, menjawab tantangan tugas Kejaksaan RI, dan memiliki leadership yang kuat," ujar Masinton. 

Masinton beralasan bahwa untuk memperbaiki institusi kejaksaan, maka figur yang akan menjadi Jaksa Agung wajib memahami anatomi institusi kejaksaan," ujar Marsinton.

Selain itu tegasnya, figur Jaksa Agung baru juga harus mengerti bagaimana menjawab tantangan tugas kejaksaan di masa mendatang.  Termasuk bisa mencegah adanya dugaan 'pengaturan rentut'.

"Dan tentunya harus memiliki leadership yang kuat," pungkasnya. 

Pejabat eselon I di lingkungan Kejaksaan saat ini yaitu Wakil Jaksa Agung Arminsyah, JAM Was M Yusni, JAM Pidsus Adi Toegarisman, JAM Intel Jan S Maringka dan Kepala Badan Diklat Kejaksaan Setia Untung Arimuladi.

Sementara, Laoke Sarasati selaku Jaksa Agung Perdata dan tata Usaha negara (Jamdatun) dalam waktu dekat akan memasuki pensiun.

#Jaksa   #Agung   #Baru