TAJUK: Duh…Lagi, Lagi Wakil Rakyat Ditangkap KPK

***
TAJUK: Duh…Lagi, Lagi Wakil Rakyat Ditangkap KPK

Duh…Lagi, lagi, lagi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Rabu (7/8) malam.

Dalam OTT ini, KPK turut mengamankan anggota Komisi VI DPR RI yakni Nyoman Dhamantra yang berasal dari PDIP, terkait suap impor bawang putih. Juga sudah mengamankan 11 orang dan menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut di gedung KPK. Ke-11 orang tersebut, terdiri atas unsur swasta, pengusaha importir, sopir, orang kepercayaan anggota DPR RI dan pihak lainnya.

KPK juga telah mengamankan bukti transfer sekitar Rp2 miliar dan uang dalam bentuk dolar AS. Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, uang diduga rencananya diberikan untuk seorang anggota DPR RI dari komisi yang bertugas di bidang perdagangan, perindustrian, investasi, dan lain-lain.

Soal impor memang kerap kali melibatkan oknum pejabat Negara termasuk wakil rakyat. Beberapa waktu lalu, mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli pernah melaporkan dugaan korupsi bernilai besar terkait impor pangan ke KPK. Rizal menyebut kedatangannya untuk mengadukan dugaan korupsi dari kebijakan impor pangan pemerintah.

Menurut Rizal, impor pangan ini sangat merugikan bangsa kita terutama petani, konsumen dan ada dugaan tindak pidana korupsi. Oleh karena itulah pihaknya melaporkan kepada KPK, memberikan bahan-bahan untuk KPK melakukan tindakan lebih lanjut.

Ia menyebut kasus ini nilainya berpuluh kali lipat ketimbang kasus korupsi impor daging sapi yang menjerat mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq.

KPK, katanya, juga memiliki pengalaman kasus impor lainnya, seperti kasus impor gula yang menjerat mantan Ketua DPD RI Irman Gusman, yang bisa memudahkannya membongkar kasus itu.

KPK sangat berpengalaman, tahu persis permainannya, dan harusnya bisa membuka kasus ini dalan waktu secepat-cepatnya. Karena nilainya puluhan kali dari permainan impor pangan kasus Ketua PKS yang hukumannya 16 tahun.

Wakil rakyat yang terjerat kasus korupsi terus bertambah jumlahnya. Dalam kasus proyek e-KTP ada ratusan anggota DPR dan DPRD diduga menerima aliran dana proyek yang merugikan Negara.

Kita hanya bisa geleng-geleng kepala dengan anggota dewan yang terlibat kasus korupsi atau menerima suap, karena sebagai wakil rakyat yang terhormat sangat tidak pantas melakukan hal tersebut.

Anggota dewan kita sepertinya tak ada kapok-kapoknya. Meski sudah ratusan anggota DPR dan DPRD yang berurusan dengan hukum terkait kasus suap dan ditangkap KPK maupun Kejaksaan karena dugaan menerima suap, tetap saja masih ada wakil-wakil kita yang terhormat itu  berani menerima suap.  Mereka tidak ada takutnya, tidak merasa malu dengan status yang disandang sebagai orang terhormat.  

Tak hanya wakil rakyat, sudah banyak pula pejabat negara seperti menteri, gubernur, bupati dan walikota yang terlibat kasus korupsi. Anehnya, tetap saja masih ada yang berani menerima suap. Kok bisa? Itulah kenyataannya, banyak wakil rakyat dan pejabat negara terjerumus kasus korupsi. 

Terus terulangnya kasus suap itu semakin membuktikan negeri ini memang sudah darurat korupsi. Juga membuktikan betapa bobroknya moralitas pejabat negara kita, meski kita akui masih ada pejabat yang bermoral dan memiliki integritas.  

Berbagai kalangan menyebut, terjerumusnya wakil rakyat dalam pusaran korupsi karena mereka ingin mengembalikan modal besar yang mereka keluarkan saat hendak menjadi wakil rakyat pada pemilu. Juga karena mereka tidak tahan miskin dan ingin hidup bermewah-mewahan. 

Beruntunnya kasus korupsi yang melibatkan wakil rakyat semakin mengindikasikan seolah-olah lembaga perwakilan kita itu menjadi etalase atau ‘sarang kejahatan’. Atau bisa mengindikasikan masifnya korupsi dan permainan proyek yang melibatkan wakil rakyat. 

Kita prihatin dengan kelakuan para wakil rakyat kita itu. Ditengah penderitaan rakyat, mereka tega berprilaku korup. Kasus ini harus dicegah, caranya dengan memberikan hukuman yang berat kepada pelaku tindak pidana korupsi. 

Rakyat membutuhkan hadirnya wakil rakyat yang benar-benar terhormat, jujur, dan berintegritas. Itulah sebabnya,  wakil rayat harus menghindari praktek suap dan korupsi, karena akan merugikan masyarakat. Sebagai pejabat yang dipilih rakyat, seorang anggota DPR harus mengutamakan kepentingan warga ketimbang kepentingan pribadi.