Copot Kapolda dan Pangdam Bukan Solusi Atasi Kebakaran Hutan

Safari
Copot Kapolda dan Pangdam Bukan Solusi Atasi Kebakaran Hutan
Presiden Joko Widodo di lokasi kebakaran hutan

Jakarta, HanTer— Presiden Jokowi memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mencopot anak buahnya yang tak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2019, di Istana Negara (6/8/2019).

Mantan Kasum TNI Letjen (Purn) Suryo Prabowo tidak sepakat dengan langkah yang diambil Jokowi.

“Pak @jokowi ngerti gak sih tugas TNI-Polri?!?,” tanya Prabowo di akun Twitter @BertemanM menanggapi tulisan bertajuk “Jokowi Instruksikan Copot TNI-Polri yang Gagal Atasi Karhutla”

Dihubungi terpisah, anggota Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta, Adrie Carviandi mengatakan, Presiden Jokowi yang akan mencopot para Kapolda, Kapolres, Danrem, hingga Pangdam yang tidak mampu mengatasi Karhutla, masih sebatas wacana. Oleh karena itu sikap tegas Jokowi belum benar-benar direalisasikan. Apalagi alasan bakal mencopot penjaga keamanan di daerah tersebut sebagai antisipasi berulangnya karhutla.

"Alasannya (pencopotan) karena beberapa waktu lalu kan tidak terjadi (Karhutla) dan baru ini terjadi lagi," kata Adrie kepada Harian Terbit, Rabu (7/8/2019).

Adrie menilai, pencopotan pejabat daerah penjaga keamanan yang wilayahnya terkena karhutla tidak menyentuh akar masalah. Oleh karena itu pencopotan Kapolda, Kapolres, Danrem, hingga Pangdam yang tidak mampu mengatasi karhutla tidak akan menyelesaikan masalah, bukan sebuah solusi. Apalagi karena lokasi/area yang terkena karhutla masih dalam konteks yang sama dengan kejadian yang sebelumnya.

"Pencegahan sampai penanganannya pun belum dapat dimaksimalkan dengan baik. Belum lagi ditambah dengan adanya indikasi unsur kesengajaan untuk dapat membuka lahan baru yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar," paparnya.

Menurutnya, mencopot pejabat yang bertugas bukan solusi. Pencopotan tersebut justru bisa menjadikan persepsi terindikasi mengaburkan masalah yang ada. Oleh karena itu mencopot pejabat yang bertugas bukan solusi sehingga mereka menjadikan persepsi terindikasi mengaburkan masalah yamg ada. "Seharusnya pejabat yang bertugas bertanggung jawab untuk pemadaman sampai dengan pemulihan bukan dipecat," paparnya.

Harus Buktikan

Sementara itu, pengamat kepolisian dari ISESS (Institute for Security and Strategic Studies), Bambang Rukminto mengatakan, Jokowi harus bisa membuktikan jika terjadi Karthula haus berani untuk mencopot Kapolda, Kapolres, Danrem, hingga Pangdam. Oleh karena itu pernyataan Jokowi harus bisa dibuktikan tidak hanya sekedar peringatan belaka. "Jangan cuma gertak, buktikan!," ujarnya.

Bambang menegaskan, publik jangan dibuai dengan slogan atau jargon yang ujungnya hanya lips service. Apalagi asyarakat sekarang ini sudah melek, dan mencatat rekam jejak apa yang disampaikan pejabat. Dan pasti mereka akan menagih janji. Oleh karena itu yang dilakukan Jokowi setidaknya telah menunjukan keseriusan menyelesaikan target. Apalagi Kapolda sebagai penanggung jawab keamanan daerah.

"Memang bukan tanggung jawab secara langsung terkait karhutla. Tapi kepolisian adalah ujung tombak keamanan dan penegakan hukum," paparnya.

Pengamat militer dari Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya mengaku heran dengan pernyataan Jokowi terkait Karhutla. Karena selama ini Jokowi juga sudah masuk ke gorong-gorong.

Oleh karena itu mari semua pihak untuk kerja bakti untuk mematikan kebakaran hutan.