Laporan Masyarakat ke Komnas HAM

Penanganan Laporan Polisi Masih Lambat

Danial
Penanganan Laporan Polisi Masih Lambat
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara

Jakarta, HanTer— Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan bahwa selama 2018, kepolisian mendapatkan aduan terbanyak dari masyarakat melalui Komnas HAM. Pengaduan yang diterima, antara lain seperti aduan mengenai lambatnya penanganan laporan polisi hingga proses hukum yang tidak profesional.

"Pengaduan terhadap pelayanan kepolisian ini yang konstan (jumlahnya)," jelas Komisioner Komnas HAM Amiruddin dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019).

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan bahwa selama tahun 2018, pihaknya telah menerima lebih dari 6000 pengaduan dari masyarakat terkait kepedulian standar HAM di beberapa institusi.

"Di 2018, kami menerima 6098 pengaduan. Yang terbanyak soal polisi, korporasi, dan pemerintah daerah," ujar Beka.

"Hal ini lalu memberikan gambaran bahwa kepedulian standar HAM di institusi-institusi tersebut perlu diperbaiki," lanjut dia menambahkan.

Polisi Bebenah

Komisioner Kompolnas Andrea H. Poeloengan mengatakan merupakan hal yang wajar, jika Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan bahwa selama 2018, kepolisian mendapatkan aduan terbanyak dari masyarakat melalui Komnas HAM.

"Karena Polisi dibandingkan aparatur lainnya yang paling banyak berinteraksi langsung dengan masyarakat, baik terkait pelayanan publik maupun penegakan hukum. Rasionalitasnya, jumlah dinamikan dalam interaksi antar-Aparat dan Masyarakat akan lebih banyak," ujar Andrea kepada Harian Terbit di Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Andrea menjelaskan, selain jumlah yang banyak, apakah Komnas HAM telah melakukan pendalaman dengan memilah-milah laporan antara yang benar-dengan yang tidak, yang melibatkan kekerasan terukur.

"Karena kewenanagan Polisi dengan yang tidak (kesewenang-wenangan), yang keduanya terdampak/korban kekerasan (masyarakat dan Polisi)-dengan hanya salah satunya saja. Kekerasan terpaksa (reaksi balik dari Polisi) dengan kesewenang-wenangan dengan sengaja tanpa alasan Polisi menyerang. Dan apakah data Komnas HAM sudah mendalami juga tentang rasio perbandingan antar jumlah Polisi-jumlah masyarakat-luas wilayah?" paparnya.

Kemudian, lanjut Andrea, apakah Komnas HAM sudah mendalami juga perbandingan antara: tingkat kesejahteraan keseluruhan yang didapat oleh tiap orang Polisi-jumlah waktu kerja-besar beban resiko kerja. Sudahkah Komnas HAM mendalami perbandingan antara: kewenangan polisi dalam melaksanakan aduan masyarakat, potensi intervensi yang diterima, beban perkara terhutang-akurasi alat bukti yang diajukan pengadu, jumlah anggaran yang dapat digunakan, tingkat kesulitan pembuktian, pekerjaan fungsi lain yang harus dikerjakan selain fungsi utamanya.

"Saya sangat paham bahwa masih ada kelambatan dalam penanganan pengaduan, laporan, keluhan masyarakat, tapi saya juga melihat Polisi terus bebenah dalam beradaptasi terhadap kemampuan menghadapi dinamikan pekerjaannya. Profesionalitas Polri tergantung juga dari peningkatan dan pemeliharaan kualitas serta keterampilan dari anggotanya. Ini memang harus "dikeroyok" oleh semua pemangku kepentingan terhadap Fungsi SDM Polri," ulas Andrea.

Selain itu, menurut Andre, akan tetapi keberadaan Polisi juga belum ada pada tiap desa/kelurahan, Polsek juga belum tentu ada pada tiap kecamatan begitu pula Polres yang belum tentu ada di semua Kabupaten/Kota. Terlebih, jumlah minimal anggota Polisi pada tiap kesatuan wilayah, hampir semuanya belum tercukupi.

Kemudian, jika bicara Sistem Peradilan Pidana, masih banyak jarak kantor antar fungsi reskrim terdepan (di Polsek) dengan kantor Penuntut (Kejaksaan Negeri) yang letaknya jauh atau medan tempuhnya sulit, dengan keterbatasan pula jumlah aparatnya.

"Pelayanan kepolisian itu sangat kompleks, lambatnya penanganan laporan polisi hingga proses hukum yang tidak profesional, tidak bisa dinilai berdiri sendiri tanpa variabel lainnya termasuk variabel dukungan si korban, pelapor. Coba pilahkan terlebih dahulu dengan terperinci, karena pada dasarnya 1 LP mempunyai karakteristik masalah dan penanganan yang berbeda dengan LP lainnya, karena pekerjaan Polisi sebagian besar tidak sekedar "matematis"," bebernya.

Andrea menambahkan, persoalan ini jangan sampai di "gebyah uyah" atau di "generalisir", walau sudah pasti "karena nila setitik, rusak susu sebelanga".

Sementara itu beberapa anggota DPR Komisi III saat dihubungi, belum ada yang mengangkat telepon, guna mempertanyakan masalah ini.