Jumadis: PLN Salah Urus, Perlu Reformasi Total

Safari
Jumadis: PLN Salah Urus, Perlu Reformasi Total
Ilustrasi PLN

Jakarta, HanTer-- Ketua Umum SP PLN periode 2016-2019 Jumadis Abda mengatakan saat ini PLN salah urus sehingga rusak. Karenanya perlu perbaikan menyeluruh di tubuh PLN. PLN perlu dievaluasi. Perlu reformasi total.

“Terlebih dahulu dengan mencopot Direksi-Direksi PLN yang tidak kapabel. Serta pejabat-pejabat PLN yang tidak punya kemampuan dan tidak sesuai kompetensinya dengan jabatannya,” kata Jumadis kepada Harian Terbit, Selasa (6/8/2019).

Pemerintah selanjutnya, kata dia, mengangkat direksi yang punya kemampuan, berintegritas kuat serta profesional. Serta tidak sayang jabatan.

Menurut Jumadis, masih berlakunya sistem kroni dan kekoncoan di tubuh PT PLN punya andil besar terhadap salah urusnya BUMN tersebut.

Saat ditanya soal rencana direksi memotong gaji karyawan untuk menutupi besaran biaya kompensasi atas listrik padam dalam skala besar pada Minggu (4/8), Jumadis menyatakan setuju. Namun pemotongan hanya untuk para pejabat struktural saja.

“Karena mereka yang paling besar menerima tunjangan posisi (jabatan). Ketimpangannya dengan fungsional sangat jomplang. Bisa beda lima kali  lipat. Apalagi mereka yang harusnya bertanggung jawab terjadinya pemadaman black out itu,” papar Jumadis.

Makanya yang harus dipotong itu yang P2 nya besar yaitu pejabat struktural. Di samping P2 sangat jomplang dengan fungsional merekalah yang harus bertanggung jawab dengan 'salah urus' nya PLN itu.

“Harus ada reward dan punisment kepada mereka yang bertanggung jawab. Apalagi banyak penunjukan pejabat itu tidak sesuai kompetensinya. Kompetensinya A tapi dia diberi jabatan B. Yang lebih parah lagi yang punya kemampuan dan berbuat benar justeru disingkirkan. Yang patuh dan penurut walau tak punya kemampuan itulah yang diberi jabatan dengan P2 yang sangat besar itu,” papar Jumadis.

Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Raharjo Abumanan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, mengemukakan, PLN berencana akan menggunakan biaya operasional untuk menutupi besaran biaya kompensasi atas listrik padam dalam skala besar pada Minggu (4/8), salah satunya dengan efisiensi gaji karyawan.

"Iya, maka harus hemat lagi, nanti gaji pegawai dikurangi kira-kira begitu," kata Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Raharjo Abumanan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa.

Lebih rinci, ia menjelaskan bahwa pemotongan biaya operasional kerja salah satunya adalah dari gaji, nanti akan dilihat berdasarkan prestasi kinerja tiap individu karyawan.