Evaluasi Pemadaman, Ibu Kota Jakarta Dinilai Butuh Pembangkit Listrik Agar Tak Tergantung Pada PLN

Sammy
Evaluasi Pemadaman, Ibu Kota Jakarta Dinilai Butuh Pembangkit Listrik Agar Tak Tergantung Pada PLN
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Insiden pemadaman listrik yang berlangsung hingga belasan jam di DKI Jakarta dan sekitarnya pada Minggu (4/8/2019) kemarin tentunya patut menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah. Terlebih, Jakarta sebagai pusat Ibu Kota harus memiliki pembangkit tenaga listrik sendiri agar tidak ketergantungan dengan PT PLN.

"Kasus pemadaman listrik selama berjam-jam kemarin, harusnya membuat petinggi di Pemprov DKI berpikir jika tidak semua distribusi listrik melalui PLN. Tapi bisa dilakukan juga oleh DKI Jakarta," kata Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Endah Setia Dewi Pardjoko melalui keterangan tertulisnya kepada Harian Terbit di Jakarta, Senin (5/8/2019). 

Karenanya, Endah mendorong Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk merancang rencana membangun pembangkit listrik sendiri untuk Ibu Kota.

Menurutnya, pembangkit listrik itu nantinya khusus digunakan untuk penerangan jalan dan lampu pengatur lalu lintas. 

"Bisa saja listrik rumah padam, tapi paling tidak lampu-lampu jalan tidak ada yang mati. Karena ini akan membantu penerangan luar dan menjadi lingkungan tetap kondisi aman," ujar politisi Partai Gerindra ini. 

Endah sekaligus mendesak pembuatan Perda Utilitas serta membentuk SKPD yang khusus menangani listrik atau energi. Karena menurutnya, sistem jaringan ini diharapkan membantu masalah yang ada di Jakarta. 

"SKPD energi perannya juga harus ditambah dengan urusan utilitas, sehingga tidak semuanya bersandar pada d Dinas Bina Marga," ungkap Endah. 

Kata Endah, salah satu cara ibukota memiliki kemandirian listrik adalah dengan percepatan pembangunan Intermediate treatment facility atau ITF. 

ITF merupakan fasilitas pengolahan sampah di dalam kota yang berbasis pada konsep waste to energy. Dalam hal ini, yaitu listrik. 

ITF bekerja dengan membakar sampah di sebuah ruangan tertutup bernama insinerator dengan suhu 1000 derajat celcius. 

Diatas insinerator terdapat boiler atau ketel uap berisi air yang jika dipanaskan akan menjadi uap bertekanan tinggi. 

Nantinya uap itu akan memutar generator dan menghasilkan energi listrik. Listrik yang dihasilkan minimal adalah 35 megawatt per jam. 

ITF Sunter dikabarkan dapat mengolah 2200 ton sampah atau sekitar 30 persen dari total 7.452 ribu ton sampah DKI per harinya. 

"Pak gubernur harus segera menyelesaikan konsep sampah menjadi energi terbarukan. Termasuk danau-danau di Jakarta untuk hydro energy dan PLTS untuk kepulauan dan rumah-rumah atau fasum dan fasos," papar Endah.

Cocok
Ekonom Universitas Indonesia (UI) Harryadin Mahardika menilai pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) seperti ITF, cocok di daerah urban perkotaan melihat konsistensi produksi sampah yang dihasilkan daerah tersebut.

"Pembangkit listrik tenaga sampah potensinya tentu saja besar, terutama kalau dipasang di daerah urban perkotaan, supaya sampahnya konsisten diproduksi," ujar Haryadin di Jakarta, Senin (5/8/2019).

Menurutnya, perkembangan pembangkit listrik terbarukan, melambat karena PLN belum siap menerima tambahan suplai listrik dan terlanjur membangun lebih banyak pembangkit listrik.

"Perlu ada satu sistem yang memungkinkan konsumen baik rumah tangga maupun industri bisa memilih dari mana sumber listrik," kata dia.

Sistem PLTSa, menurut Haryadin, telah diterapkan di beberapa negara, salah satunya Australia.

Meski harga listrik dari energi terbarukan akan cenderung lebih mahal, Haryadin meyakini masyarakat akan tetap berminat menggunakannya listrik ramah lingkungan jika disosialisasikan dengan baik.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mendatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan pada 12 April 2018.

Usulan Anggaran
Adapun Endah mengatakan, melalui Komisi B, dirinya mengusulkan anggaran Rp126 miliar untuk membangun energi alternatif untuk menunjang listrik di Jakarta. 

"Usulan ini sudah saya sampaikan satu tahun yang lalu," cetus Endah. 

Ia berharap, usulan ini agar segera direalisasikan. Ia juga memperingatkan Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta tak main-main lagi dengan rencana pelaksanaan ini.

"Segera atau tidak sama sekali. Sangat disayangkan bila perubahan organisasi dinas kedepan tidak berpikir realistis," tutup Endah. 

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan menghilangkan Dinas Perindustrian dan Energi (DPE) karena dinilai tidak relevan lagi dengan aturan yang ada dan bidang kerja. Khususnya, perindustrian lebih mendekat bidangnya ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI. 

Kemudian bidang energinya akan digabungkan dengan Dinas Lingkungan Hidup. Jadi Dinas Lingkungan Hidup dan Energi.

#Listrik   #padam   #pemprov   #dki   #pembangkit