Prabowo Belum Ada Rencana Jadi Mediator FPI-Jokowi

Sammy
Prabowo Belum Ada Rencana Jadi Mediator FPI-Jokowi
Prabowo Subianto dan Habib Rizieq Shihab

Jakarta, HanTer - Wacana 'mengakurkan' Front Pembela Islam (FPI) dan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap merebak. Adapun Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, disebut-sebut bersedia 'mengakurkan' kedua belah pihak tersebut.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, Prabowo Subianto, belum ada rencana menjadi mediator soal perpanjangan izin FPI. Prabowo disebutnya yakin hak berserikat dan berkumpul dijamin oleh Undang-Undang.

"Sejauh ini belum ada rencana Pak Prabowo untuk menjadi mediator soal perpanjangan izin FPI. Karena Pak Prabowo meyakini bahwa hak berserikat dan berkumpul itu dijamin oleh undang-undang," kata Dasco di Jakarta, Minggu (4/8/2019).

Menurut Dasco, tak sulit bagi FPI untuk memenuhi syarat perpanjangan izin tersebut. Dasco yakin izin tersebut akan dikeluarkan oleh pemerintah selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

"Catatan untuk organisasi dalam memenuhi hak berserikat dan berkumpul menurut UUD itulah yang sebenarnya tinggal dipenuhi oleh FPI. Kami pikir bahwa FPI yang selalu berada di depan dalam membela Pancasila dan NKRI dan selalu menunjukkan tanggap terhadap bencana alam, misalnya, itu tidak perlu atau tidak susah untuk kemudian memenuhi persyaratan tersebut," ujarnya.

Tak Perlu

Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyebut Prabowo tidak perlu turun tangan menjadi mediator.

"Tidak perlu ada mediator. Itu kan ada aturannya. Tinggal FPI-nya penuhi syaratnya. FPI bisa klarifikasi mengenai NKRI bersyariah, khilafah dalam konsep FPI itu apa. FPI bisa melaporkan rekam jejak mereka. Sudah. Tak usah pakai mediator. Masa urusan itu pakai mantan calon presiden, sih?," kata Ngabalin di Jakarta, Minggu (4/8/2019).

Sebelumnya, prihal Prabowo yang bersedia 'mengakurkan' FPI dengan pemerintah sebelumnya disampaikan Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Partai Gerindra Irawan Ronodipuro kepada South China Morning Post (SCMP).

"Prabowo akan berperan sebagai mediator bila izin FPI dicabut," kata Irawan.

Ia mengatakan, Prabowo berpandangan selama menghormati Pancasila, FPI tidak perlu dikucilkan. Mantan rival Jokowi di Pilpres 2019 itu dinyatakannya merupakan sosok yang berkomitmen terhadap demokrasi.

"Prabowo percaya terhadap nilai dasar demokrasi yang menjamin hak untuk berkumpul. Dan bila FPI dilarang, maka ini akan menjadi preseden buruk dan berpotensi membuka pelarangan-pelarangan terhadap organisasi sipil lainnya," kata Irawan.

FPI bentukan Habib Rizieq Syihab itu masih mengurus perpanjangan izin ke pemerintah karena ada syarat yang belum dipenuhi. Jokowi mengatakan FPI bisa saja dilarang jika tidak sejalan dengan ideologi bangsa.

Dalam wawancaranya dengan Associated Press (AP), Jokowi menyebut 'sepenuhnya mungkin' melarang FPI dalam lima tahun terakhir dirinya menjabat. Jokowi menekankan pelarangan FPI ini mungkin saja dilakukan jika FPI tidak sejalan dengan ideologi bangsa dan mengancam keamanan NKRI.

"Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologi menunjukkan bahwa mereka (FPI, red) tidak sejalan dengan bangsa," kata Jokowi seperti dilansir AP, Sabtu (27/7/2019) lalu.

Perpanjangan izin yang tengah diurus FPI adalah Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro mengatakan FPI punya ide soal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersyariah. Namun dia mengatakan, dengan mengusung NKRI bersyariah, FPI tidak berniat mengubah Pancasila sebagai ideologi negara.

"Pancasila itu kan sudah mengakomodir masalah syariat Islam, dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, NKRI yang bersyariah, apa yang ada di Pancasila, dan nanti turunannya terkait dengan UU itu sejalan dengan syariah. Bukan nanti mengubah Pancasila," kata Sugito di Jakarta, Minggu (4/8/2019).