Direksi PLN Perlu Dievaluasi

Kerugian Akibat Pemadaman Listrik Triliunan Rupiah

Sammy
Kerugian Akibat Pemadaman Listrik Triliunan Rupiah
Sripeni Inten Cahyani (tengah), Plt. Dirut PLN dalam konferensi pers soal pemadaman listrik yang berlangsung sekitar 10 jam di Banten, DKI, Jabar, dan sebagian Jateng

Jakarta, HanTer - Pemadaman listrik secara total selama 8 jam di wilayah Jabodetabek menimbulkan kekecewaan di berbagai kalangan. Terlebih, berpengaruh pada pelayanan publik. Ppemadaman tersebut

berimbas terhadap aktivitas di pusat perbelanjaan, mal, toko, restoran, transportasi dan lainnya. Akibat listrik padam kerugian diperkirakan triliunan rupiah.

“Agak sulit menghitung angka kerugian. Namun, jika dilihat dari banyaknya sektor usaha dan pelayanan publik yang terimbas, maka bisa mencapai triliunan rupiah,” kata Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Sarman Simanjorang kepada Harian Terbit, di Jakarta, Minggu (4/8/2019).

Menurut Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta ini, padamnya listrik hampir 8 jam mengakibatkan lumpuhnya berbagai aktivitas bisnis dan pelayanan public karenanya hal ini harus serius dan patut disikapi dan diantisipasi oleh pemerintah melalui PLN.

"Ketergantungan dunia usaha dan pelayanan publik terhadap listrik sangatlah besar, pelayanan PLN harus dievaluasi secara serius dan mendesak karena PLN merupakan andalan dan milik Pemerintah," ungkapnya.

Ia mengungkapkan, kerugian pengusaha sangatlah besar dan berdampak pada banyaknya pesanan barang dan jasa yang tidak terlayani. Adapun Industri Kecil Menengah (IKM) menurutnya, sangat terpukul dengan pemadaman listrik yang cukup lama ini.

"Seperti industri kuliner, konveksi, restoran, cafe, catering, transportasi online, SPBU, bengkel, meubel, dan usaha lainnya. Sedangkan pelayanan publik di Jakarta hampir lumpuh seperti MRT, Commuter Line, ATM, pelayanan pintu tol, jaringan komunikasi, pelayanan kesehatan dan lalu lintas dan lain lain," ungkapnya.

Menurutnya, kejadian ini juga akan berdampak pada ketidakpercayaan investor utk.menanamkan modalnya di Indonesia jika kondisi pelayanan energi listrik seperti ini.

Menurutnya, kalau seperti ini yang kalah tetap konsumen. Karena, jika konsumen terlambat bayar rekening akan mendapat denda. Sebaliknya, jika PLN padam mendadak cukup lama tidak ada sanksi.

"Apa tanggung jawab PLN kepada konsumen atau pelanggan dengan kejadian ini? Apakah cukup dengan sekedar minta maaf atau direksinya mundur sebagai bentuk tanggung jawab," tanya Sarman.

Ia menilai, kinerja PLN patut dipertanyakan mengapa tidak mampu mengantisipasi berbagai kendala teknis seperti ini. Dengan pengalaman selama ini, lanjut dia, seharusya kondisi ini tidak perlu terjadi.

"Semoga menteri BUMN dapat megevalusi kejadian ini dan segera menata direksi PLN yang definitif untuk pelayanan yang lebih baik dan profesional," terang dia.

Mal dan UMKM

Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira mengatakan bahwa pemadaman listrik yang terjadi pada Minggu (4/8/2019) ini berimbas terhadap aktivitas di pusat perbelanjaan, mal, toko, restoran, dan lainnya.


Bhima juga menuturkan, usaha yang paling terdampak dari gangguan listrik dan internet ini adalah UMKM, sebab tak semua dari mereka mampu membeli genset sebagai back up saat listrik padam.

"Selain itu merugikan UMKM di Jabodetabek dan wilayah yang terganggu. Bisa dibayangkan, pekerjaan di hari libur seperti bengkel, [usaha] makanan-minuman yang bergantung pada listrik terganggu," kata Bhima di Jakarta, Minggu (4/8/2019).

Selain UMKM, Bhima memperkirakan bahwa gangguan listrik dan telekomunikasi juga mengganggu aktivitas perdagangan online.

Dalih Gangguan

Sementara itu, Pihak PLN berdalih pemadaman aliran listrik di Jabodetabek akibat gangguan sejumlah pembangkit di Jawa akibat trip yang dialami oleh Gas Turbin 1 sampai dengan 6 Suralaya, sedangkan Gas Turbin 7 saat ini sedang dalam posisi mati (off). Selain itu, gangguan juga terjadi pada Pembangkit Listrik Tenaga Gas Turbin Cilegon.

"Kami mohon maaf sebesar-besarnya untuk pemadaman yang terjadi, saat ini upaya penormalan terus kami lakukan, bahkan beberapa Gardu Induk sudah mulai berhasil dilakukan penyalaan," ujar Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN I Made Suprateka melalui keterangannya kepada Harian Terbit di Jakarta, Minggu (4/8/2019).

Selain di Jabodetabek, pemadaman listrik akibat gangguan Transmisi SUTET 500 kV juga terjadi di beberapa wilayah di Jawa Barat, seperti Bandung, Bekasi, Cianjur, Cimahi, Cirebon, Garut, Karawang, Purwakarta, Majalaya, Sumedang, Tasikmalaya, Depok, Gunung Putri, Sukabumi, dan Bogor.

Direktur Pengadaan Strategis II PLN Djoko Raharjo Abumanan mengatakan pemadaman listrik (black out) hari ini terjadi lagi sejak 22 tahun lalu, yakni tahun 1997. Adapun pemadaman tahun 1997 terjadi pada aliran listrik di Jawa dan Bali.

"Black out ini pernah terjadi tahun 1997. Itu pertama kali sistem black out Jawa-Bali," kata Djoko Raharjo Abumanan di Gandul, Depok, Minggu (4/8/2019).

Djoko mengatakan, tahun 2018 black out juga pernah terjadi di Jawa Timur dengan tegangan yang sama seperti hari ini, yakni Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 KV.

Namun, kejadian itu merupakan black out parsial. Artinya, wilayah yang terdampak hanya di wilayah Jawa Timur.

Sementara saat ini, pemadaman listrik (black out) terjadi lagi di wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Pihak PLN pun sudah melakukan pemulihan sehingga listrik diperkirakan kembali normal seluruhnya pukul 19.27WIB.

Untuk menghindari black out terjadi lagi, PLN saat ini tengah membuat aliran listrik untuk Jawa Barat. Tujuannya agar beban listrik di Jawa Barat bisa tercukupi dengan aliran listrik tersebut.

"Dengan adanya aliran listrik baru itu, kita berharap kebutuhan listrik Jawa Barat tidak dipasok dari sisi Timur. Kami harap nanti beban yang ada di Barat bisa dicukupi di Barat. Ini yang kita harapkan dengan masuknya aliran baru itu, titik kritis bisa dikurangi," pungkas Djoko.

Pelayanan

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau langsung beberapa fasilitas pelayanan publik di DKI Jakarta, antara lain proses evakuasi penumpang MRT Jakarta dan sejumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) seperti RSUD Tanah Abang dan RSUD Tarakan pada Minggu (4/8/2019) sore. Peninjauan langsung tersebut dilakukan Gubernur Anies usai mendapatkan laporan bahwa pasokan listrik dari PLN terhenti (mati) akibat gangguan pada sejumlah Pembangkit Listrik di pulau Jawa.

"Jadi kita mengetahui tadi siang terjadi listrik mati di berbagai wilayah di Pulau Jawa, termasuk di Jakarta. Kita langsung koordinasi dengan PLN untuk mengetahui masalahnya. Begitu dapat informasi bahwa memang terjadi listri mati di wilayah Jakarta, langsung kita memastikan 112 berfungsi. Jadi masyarakat Jakarta yang membutuhkan emergency (bantuan darurat). Silahkan kontak 112, layanan kita untuk merespon," ungkap Gubernur Anies saat meninjau proses evakuasi penumpang di Stasiun MRT Bendungan Hilir (Benhil).