TAJUK: Kasus Korupsi Libatkan Dua BUMN Memprihatinkan

***
TAJUK: Kasus Korupsi Libatkan Dua BUMN Memprihatinkan

Kasus korupsi yang melibatkan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Angkasa Pura II (AP II) dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) sangat memprihatinkan. Memprihatinkan karena praktik korupsi terjadi di dua perusahaan negara yang seharusnya bisa bekerja lebih efektif dan efisien untuk keuangan negara, tetapi malah menjadi bancakan hingga ke anak usahanya.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (1/8) telah mengumumkan dua tersangka terkait kasus suap pengadaan pekerjaan "baggage handling system" (BHS) pada PT Angkasa Pura Propertindo yang dilaksanakan oleh PT INTI Tahun 2019.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/8) malam, menyatakan, dua tersangka tersebut, yaitu Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II (AP II) Andra Agussalam (AYA) dan staf PT INTI Taswin Nur (TSW).

Terkait pencegahan korupsi di BUMN, Basaria menyatakan bahwa lembaganya sudah melakukan pencegahan korupsi ke hampir semua BUMN.

AYA diduga menerima uang 96.700 Dolar Singapura sebagai imbalan atas tindakannya "mengawal" agar proyek BHS dikerjakan oleh PT INTI.

Kasus ini menambah panjang daftar perusahaan pelat merah yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi. Sebelumnya KPKmenjadikan tersangka Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir dan menangkap Direktur Teknologi dan Produksi Krakatau Steel, Wisnu Kuncoro dalam operasi tangkap tangan (OTT). 

Kemudian KPK menetapkan dua orang pejabat PT Waskita Karya sebagai tersangka. Mereka yakni Kepala Divisi IV PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2011- 2013 Fathor Rachman, dan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2010-2014 Yuly Ariandi Siregar. 

Beberapa tahun sebelumnya, Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) RJ Lina ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember 2015. Lino disangka melakukan korupsi dalam pengadaan crane.

Lino dianggap menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi. Kerugian negara dalam kasus ini disebut mencapai Rp 60 miliar.

Koordinator Divisi Riset Indonesian Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas menilai banyaknya BUMN yang terlibat korupsi menunjukkan adanya masalah dalam internal BUMN tersebut.  Artinya pembersihan dalam internal belum maksima.

Dengan demikian penerapan good corporate governance belum dilakukan secara maksimal di lingkungan BUMN. Selain itu, transparansinya, integritas, belum berjalan lebih baik.

Firdaus juga menilai BUMN masih rentan untuk mendapatkan intervensi. Bahkan penetapan jajaran direksi di dalamnya ada yang tidak memiliki latar belakang profesional, melainkan kepentingan politik. Kita bisa melihat latar belakang orang-orang di BUMN, justru titipan-titipan politik, bukan dengan latar belakang professional.

Dia mengemukakan, BUMN memang rentan untuk terseret kasus korupsi. Terlebih, dengan melimpahnya uang yang dikelola untuk negara atau masyarakat di dalamnya. Karena BUMN mengelola dana publik yang begitu besar.

Ditangkapnya sejumlah direksi dan pegawai BUMN karena dugaan menerima suap tentu menjadi sebuah preseden buruk. Hal ini sekaligus mengirimkan pesan bahwa tantangan pemberantasan korupsi di negeri ini memang bukan pekerjaan mudah.

Fenomena ini sungguh memprihatinkan, sebab para pejabat negara yang terlibat kasus korupsi sangat banyak. Mulai dari bupati, walikota, gubernur, wakil rakyat, direksi BUMN, dan lainnya. Mereka ditahan karena 
kasus suap, pengadaan barang atau jasa, perizinan, pungutan, penyalahgunaan anggaran, TPPU, dan lainnya.
 
Dari banyaknya pejabat negara yang menerima suap itu seakan membenarkan apa yang disampaikan banyak pihak bahwa negeri ini sudah ‘darurat’ korupsi.

Berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara menjadi bukti masih ada pejabat publik kita yang doyan menerima suap. Masih ada pejabat publik kita yang bermental bobrok. Mereka tak  peduli kalau tindakannya itu telah mengorbankan rakyat, dan mengikis kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Pokoknya semua mereka ‘embat’.

Publik berharap agar para pejabat negara untuk mengutamakan hidup sederhana, selalu menjaga kehormatan dan tegas dalam mengambil kebijakan yang benar.   

Kemajuan negeri ini bisa diraih jika pejabat-pejabatnya yang bersih, jujur, bermoral, berintegritas, dan tidak melacurkan profesionalismenya, antara lain dengan menerima suap. Jika kebanyakan pejabat Negara itu ‘kotor’ dan ‘rakus’, serta doyan menerima suap, negeri ini semakin mengarah kepada kehancuran. Sementara rakyat tetap hidup dalam penderitaan.

#KPK   #Korupsi   #bumn   #angkasapura   #INTI