Pemindahan Ibu Kota Dinilai Rawan Disusupi Kepentingan Militer Asing

Safari
Pemindahan Ibu Kota Dinilai Rawan Disusupi Kepentingan Militer Asing
Ibu Kota akan Pindah ke Kalimantan

Jakarta, HanTer--- Pemerintah menargetkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan bisa dilaksanakan pada tahun 2024. Sejumlah kalangan mengingatkan bahwa untuk memindahkan ibu kota tidak cukup hanya persiapan fisik, harus sudah melalui proses kajian holistik dan menyeluruh. Termasuk aspek pertahanan, keamanan, dan faktor-faktor strategis esensial lainnya. Paling penting adalah aspek pertahanan untuk mencegah agar pemindahan tersebut tidak disusupi kepentingan atau masuknya militer asing ke Indonesia.

Politisi Partai Gerindra Andre Rosiade dalam surat terbuka yang ditujukannya kepada Presiden Jokowi, Kamis,  menyebutkan,  secara pertahanan nasional, bukan tidak mungkin pemindahan ibu kota ada kepentingan militer yang disusupkan sembari membangun ibu kota baru.

NKRI Terancam

Sementara itu, pengamat Terorisme dan Intelijen dari Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya mengatakan, jika benar ibu kota negara Indonesia bakal pindah ke Kalimantan, dia berharap,  keputusan perpindahan ibu kota sudah melalui proses kajian holistik dan menyeluruh. Termasuk aspek pertahanan, keamanan, dan faktor-faktor strategis esensial lainnya.

"Karena memindah ibu kota bukan seperti rombongan yang mau kemping pindah tempat," ujar Harits Abu Ulya kepada Harian Terbit, Jumat (2/8/2019).

Harits menegaskan, perpindahan ibu kota merupakan persoalan yang mutlak sebagai produk keputusan politik yang keluar dari proses kajian mendalam di semua aspeknya untuk kepentingan NKRI jangka panjang. Oleh karena itu perpindahan ibu kota harus meliputi berbagai hal baik dalam kontek konstalasi domestik, regional maupun internasional.

"Jika tidak demikian, maka itu sama saja ‘bunuh diri’. Membawa NKRI pada kondisi yang rawan ancaman dalam semua bidang. Termasuk aspek pertahanan dan keamanan," tegasnya.

Menurutnya, kepindahan ibu kota juga bukan kebutuhan mendesak. Oleh karena itu rezim Jokowi harus menjelaskan rencana kepindahan ibu kota yang diwacanakan kepada rakyat. Apa alasan yamg mendesak untuk pemindahan ibu kota negara.

“Rakyat perlu dilibatkan, jika perlu digelar referendum guna meminta persetujuan rakyat. Selain itu rezim Jokowi harus menjelaskan argumentasi strategisnya kenapa ibu kota harus pindah,” papar Harits.

Pertahanan

Dihubungi terpisah, pemerhati sosial masyarakat, Frans Imanuel Saragih mengatakan, masalah pertahanan dan keamanan merupakan bagian terpenting dari pemindahan ibukota. Karena akibat perpindahan ibu kota akan terjadi dampak sosial yang sangat besar. Pergeseran ibu kota dapat membantu untuk percepatan pembangunan daerah tersebut dan sekitarnya dan menggeser roda ekonomi.

"Efek dominonya pasti akan terjadi. Sudah pasti akan terjadi penurunan, walaupun kita belum bisa pastikan berapa persen. Kalau dari sisi keamanan nasional saya rasa TNI bersama dengan Polri sudah mengantisipasi dengan baik," tandasnya.

Menurutnya, wacana pemindahan ibu kota bukanlah sesuatu yang baru. Karena isu pemindahan ibu kota sudah diangkat sejak puluhan tahun yang lalu. Dalam beberapa segi dan memperhatikan kondisi Jakarta saat ini memang sudah dianggap perlu untuk melakukan pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa.

"Hanya saja memang perlu dipikirkan ke mana akan dipindahkan, dampak ekonomi dan sosial kemasyarakatan juga perlu diperhatikan," ujarnya.

Tahun 2024

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah menargetkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan bisa dilaksanakan pada tahun 2024.

"Targetnya tahun ini diumumkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan mudah-mudahan tahun 2024 sudah mulai pemindahan," katanya di sela-sela menghadiri kegiatan di Universitas Jember, Jawa Timur, Rabu.

Menurutnya kajian pemindahan Ibu Kota Negara tersebut telah selesai dan kajiannya sudah 100 persen dilaksanakan, sehingga pemerintah akan mengumumkan kepastiannya dalam waktu dekat.

Bambang menyebutkan, ibu kota akan berada di Pulau Kalimantan. "Pokoknya Kalimantan dan tidak disebut Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan atau Kalimantan Timur, namun kriterianya adalah kota yang ideal di Indonesia," katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo sudah memastikan bahwa ibu kota akan dipindah ke Kalimantan, sehingga pemindahan ibu kota tersebut nantinya akan diikuti oleh pembangunan sejumlah kebutuhan insfrastruktur, seperti sarana utilitas, fasilitas publik, juga gedung perkantoran.