Masa Direksi Gagal Terus, BPJS Kesehatan Hanya Asyik Menampung Dana Rakyat

Safari
Masa Direksi Gagal Terus, BPJS Kesehatan Hanya Asyik Menampung Dana Rakyat

Jakarta, HanTer - Pengamat Sistim Kesehatan, Iskandar Sitorus mengatakan, jika diperhatikan sejak berdiri, BPJS Kesehatan hanya berhasil menampung uang rakyat miskin yang biaya kesehatannya dicover pemerintah plus premi yang dibayar peserta lainnya. Diluar kegiatan menampung dana, BPJS diduga kuat sangat gagal, sehingga menjadi separah saat ini kondisi tata kelola BPJS Kesehatan.

"Ingat, BPJS hanya menampung dana, tidak keluarkan energi khusus untuk mencari klien agar menjadi peserta BPJS Kesehatan," ujar Iskandar Sitorus kepada Harian Terbit, Kamis (1/8/2019).

Iskandar menilai, saat ini BPJS asyik hanya dengan menampung dana yang 'wajib' masuk ke rekeningnya tapi lupa prinsip perasuransian yakni menata kelola agar dana-dana yang masuk ke rekeningnga dikelola agar bisa 'bervaluasi'. Saat ini, kondisi BPJS Kesehatan itu bagai menitipkan uang rakyat atau publik ke tangan sekelompok managemen 'pemalas' yang hanya tahu mengecap gaji besar dan berbagai fasilitas.

"Asuransi lain nyaris tidak secengeng BPJS. Padahal pendapatan mereka dari mengelola premi yang dicari sangat jauh jumlahnya dibawah BPJS Kesehatan. Mereka eksis menata kelola klien yang jadi peserta asuransinya," jelasnya.

Dikaji Ulang

Iskandar memaparkan, sudah saatnya model managemen BPJS Kesehatan yang seperti itu dikaji ulang oleh Presiden Jokowi. Ada yang salah jika untuk menampung dana publik agar ditata kelola tapi nyatanya justru malah minus. Kasihan rakyat yang berharap dan menyerahkan penanganan derajat kesehatannya kepada pemerintah plus rakyat ya g bayar premi menjadi terganggu mendapat pelayanan. Belum lagi rumah sakit yang banyak dalam waktu lama belum dibayar BPJS Kesehatan.

"Masa Direksi dan Komisaris BPJS gagal terus? Tidak pernah menggembirakan publik secara kontiniu. Itu secara prinsip tentu salah dalam perspektif kinerja yang baik dan benar," tandasnya.

Lebih lanjut Iskandar mengatakan, peserta perasuransian yang sakit umumnya hanya kisaran 15% dari jumlah pemegang premi. Oleh karena itu disarankan Presiden Jokowi untuk meminta BPK mengaudit kinerja dan audit tujuan tertentu terhadap BPJS Kesehatan. Sehingga Presiden bisa secara jernih tahu apa sesungguhnya yang terjadi dan pelayanan terhadap masyarakat juga tidak terjadi lagi."

"Kami yakin jika itu dilakukan maka Presiden Jokowi akan dengan mudah mencarikan solusi. Semoga saja Presiden bisa berfikiran di atas kemampuan Direksi BPJS Kesehatan," paparnya. 

Menolak Iuran Naik

Koordinator Forum Buruh Kawasan (FBK) Pulogadung, Jakarta, Hilman Firmansyah tegas menolak keras rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Alasanya, di tengah rendahnya daya beli masyarakat dan kenaikan upah yang belum mencukupi kebutuhan pekerja sehari-hari, maka kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan menjadi beban tambahan bagi buruh dan masyarakat indonesia.

"Di tengah menurunnya daya beli masyarakat maka kenaikan iuran tersebut akan memberatkan masyarakat. Selain itu, kenaikan iuran BPJS juga tidak tepat lantaran pelaksanaan program BPJS Kesehatan masih menemui sejumlah masalah," ujarnya.

Hilman mengungkapkan di antara masalah yang terjadi di BPJS Kesehatan yakni masih ada peserta BPJS Kesehatan yang mendapatkan penolakan saat akan berobat ke rumah sakit. Selain itu pelayanan BPJS Kesehatan belum optimal seperti masih ada orang sakit ditolak rumah sakit, antrian panjang, pemberian obat terbatas yang mengakibatkan masyarakat menambah biaya obat.

Provider rumah sakit dan klinik swasta yang terbatas, dan belum jelasnya penerapan Coordination of Benefit (CoB). Oleh karena itu  tidak layak iuran BPJS Kesehatan dinaikan. Padahal program BPJS Kesehatan merupakan program yang baik karena bertujuan untuk menjamin kesehatan setiap pesertanya. Oleh karena itu diperlukan  perbaikan di beberapa sisi agar programnya berjalan lebih baik dan dapat mencapai tujuannya yang tidak hanya lip service saja.

BPJS Kesehatan harus meningkatkan pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat, juga memperhatikan pasien-pasien di rumah sakit kelas C dan D yang tidak terlayani sesuai dengan SPO. Bahkan ”mengebiri” dan sangat merugikan rumah sakit serta para karyawannya. Selain itu, pembayaran tagihan BPJS juga tidak pernah dibayar ”tepat waktu” bahkan sering diulur sampai tiga bulan sehingga sangat memberatkan rumah sakit kelas C dan D.