Rebutan Partai Koalisi, Akankah Jokowi Tunjuk Jaksa Agung dari Kalangan Internal

Safari
Rebutan Partai Koalisi, Akankah Jokowi Tunjuk Jaksa Agung dari Kalangan Internal

Jakarta, HanTer - Kursi Jaksa Agung dalam komposisi kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin pada masa jabatan 2019-2024 menjadi rebutan. Partai Nasdem masih melirik jatah kursi Jaksa Agung. Sementara itu, berbagai kalangan menginginkan posisi Jaksa Agung diberikan kepada internal institusi Kejaksaan Agung. Hal itu ditujukan untuk mendorong stabilitas dan penegakan hukum.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa posisi Jaksa Agung musti diberikan kepada internal institusi Kejaksaan Agung. Hal itu ditujukan untuk mendorong stabilitas dan penegakan hukum.

"Kader-kader dari internal lembaga kementerian negara tersebut untuk mendapatkan ruang jabatan yang tertinggi," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

Posisi jaksa Agung yang diisi dari internal merupakan bentuk aspirasi publik. PDIP pun mendukung aspirasi itu dengan alasan agar tumbuh dedikasi dalam membangun seluruh sistem dan komitmen seluruh elemen jaksa agung. 

Jangan Politisi

Pengamat hukum dari Universitas Al Azhar, Jakarta, Prof Suparji Ahmad mengatakan, Jaksa Agung pada dasarnya memang diangkat Presiden.Tetapi secara filosofis Jaksa Agung merupakan alat negara yang hadir untuk kepentingan negara dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu Jaksa Agung hendaknya harus independen dan profesional. Sehingga posisi Jaksa Agung jangan dari kalangan politisi.

"Jaksa Agung dijabat oleh politisi seperti saat ini tidak boleh terulang lagi karena ada kritik terhadap Jaksa Agung yang politisi," ujar Prof Suparji Ahmad kepada Harian Terbit, Kamis (1/8/2019).

Suparji memaparkan, agar tidak terjadi gaduh lagi dengan berbagai kritik tentang Jaksa Agung yang politisi  hal maka Jaksa Agung hendaknya bukan dari parpol. Karena jaksa dibentuk dan hadir sebagai alat negara maka harus berdiri di atas kepentingan negara bukan kepentingan presiden atau parpol. Karena jika dari parpol maka ditakutkan jaksa tidak bergerak ketika menangani kasus yang melibatkan dari kalangan parpol.

"Salah satu sebabnya hal tersebut (tidak bergerak ketika menangani kasus yang melibatkan dari kalangan parpol). Tapi pada sisi lain juga dikhawatirkan jaksa bisa menjadi instrumen politik yakni ada agenda politik dengan menggunakan hukum atau melakukan kriminalisasi terhadap aktivis politik," jelasnya.

Dihubungi terpisah, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jerry Sumampouw juga mendukung jika posisi Jaksa Agung dari jaksa karir. Sebab jika dari parpol seperti sekarang ini posisi Jaksa Agung dari politisi maka akan terlalu banyak konflik kepentingan. Jaksa Agung yang profesional memang mestinya menjadi prinsip kerja lembaga yang melayani rakyat. Apalagi lembaga hukum seperti Kejaksaan Agung. 

"Karena penegakan hukum harus dilakukan secara profesional sesuai norma, kaidah dan aturan hukum yang berlaku," paparnya.

Jerry menegaskan, posisi Jaksa Agung tidak boleh ditumpangi dengan kepentingan politik. Karena jika orang parpol yang menjadi Jaksa Agung maka potensi lembaga itu tidak profesional akan sangat besar. Kasus-kasus hukum yang melibatkan orang partai, bisa jadi diintervensi oleh parpol bersangkutan. Sehingga penegakan hukumnya tak berjalan sesuai hukum yang berlaku.

"Jadi mestinya proses hukum tak boleh diintervensi oleh kepentingan politik. Karena itu, maka sebaiknya Jaksa Agung adalah orang profesional, bukan orang partai. Bisa dari jaksa karir atau figur lain yang independen. Ini juga penting untuk menjaga kehormatan kelembagaan Kejaksaan Agung tersebut," jelasnya.

Profesional

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mendukung jika posisi Jaksa Agung ke depan harus profesional. Oleh karena itu posisi Jaksa Agung bisa diisi oleh jaksa karir atau non karir. Yang terpenting posisi Jaksa Agung jangan diisi dari kalangan partai politik (parpol). 

"Posisi Jaksa Agung ke depan harus profesional, bisa non karier atau karier. Yang penting jangan dari partai," ujar Adnan Topan Husodo.

Menurut Adnan, bukan tanpa alasan Jaksa Agung tidak boleh diisi dari kalangan politisi partai politik. Karena jika Jaksa Agung diisi oleh kalangan parpol maka bisa bias kebijakan yang bakal dikeluarkan Jaksa Agung. Contoh kasusnya, bagaimana jika ada kasus dari orang-orang yang berasal dari partai yag sama. Sehingga jika Jaksa Agung diisi oleh kalangan parpol maka posisi Jaksa Agung tidak bakal menjadi  independen. 

"Ya pasti tidak bisa independen, karena diatas orang ya g ditunjuk jadi Jaksa Agung ada Ketua Umum Parpol. Sehingga ya g lebih berkuasa tentu ketua umum parpol. Padahal posisi Jaksa Agung harus sama standarnya dengan pimpinan KPK," tandasnya. 

Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar Partai NasDem Taufiqulhadi mengaku partainya masih melirik jatah kursi Jaksa Agung dalam komposisi kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin pada masa jabatan 2019-2024.  Diketahui, kursi Jaksa Agung dijabat oleh Mohammad Prasetyo yang merupakan salah satu mantan kader Partai NasDem sejak 2014.

Lebih lanjut, Taufiqulhadi menilai kursi Jaksa Agung dalam kabinet merupakan jabatan politik. Oleh karena itu, tak ada salahnya apabila seluruh parpol koalisi Jokowi saling bersaing untuk mendapatkan kursi tertinggi di Korps Adyaksa tersebut.

Sementara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan tak ada yang salah jika Jaksa Agung berasal dari parpol.

Paloh bahkan, menyebut bahwa M Prasetyo bukan jaksa agung pertama dari kalangan parpol. Dia menyinggung nama Baharuddin Lopa yang pernah menjadi Jaksa Agung. Sebelum jadi Jaksa Agung, Lopa adalah kader Partai Persatuan Pembangunan.