Pelayanan Buruk, Iuran BPJS Tak Pantas Dinaikkan Karena Hanya Memberatkan Warga

Harian Terbit/Safari
Pelayanan Buruk, Iuran BPJS Tak Pantas Dinaikkan Karena Hanya Memberatkan Warga

BPJS Kesehatan dikabarkan berpeluang mengalami defisit hingga Rp28 triliun pada tahun ini, yang berasal dari kekurangan Rp1,3-1,5 triliun yang terjadi setiap bulannya ditambah dengan defisit tahun lalu sebesar Rp9 triliun.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Selasa (30/7) telah mengungkapkan rencana pemerintah untuk menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan dan mendesentralisasikan pengelolaan jaminan sosial kesehatan kembali ke pemerintah daerah.

Menanggapi hal ini, pemerhati sosial masyarakat, Frans Imanuel Saragih mengatakan, rencana kenaikan iuran BPJS memang menjadi berita hangat yang sedang dibahas berbagai kelompok masyarakat saat ini. PTetapi kenyataannya kerap dijumpai berbagai keluhan dari masyarakat terkait fasilitas BPJS.

"Rencana kenaikan iuran BPJS bagi masyarakat bagaikan pukulan yang berat, karena masih banyaknya keluhan yang muncul akibat BPJS tidak memberikan pelayanan maksimal," ujar Frans kepada Harian Terbit, Rabu (31/7/2019).

Frans menuturkan, keluhan fasilitas BPJS yang dialami masyarakat karena ada salah pengelolaan. Kenaikan tarif BPJS akan dirasa wajar apabila BPJS sudah bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Tapi nyatanya banyak masyarakat yang tidak dilayani dengan baik. Padahal masyarakat berharap pelayanan kesehatan bisa didapatkan dengan maksimal. Apalagi masih dirasakan situasi ekonomi yang sulit dikalangan masyarakat kecil.

"Ini jadi pukulan berat bagi masyarakat .Sebaiknya tunda dulu rencana kenaikan tarif tersebut, benahi dulu tata kelola BPJS. Masyarakat pasti akan mendukung kenaikan apabila BPJS telah memberikan yang terbaik," tegasnya.

Kurang Memuaskan

Egy Leo, ibu rumah tangga mengakui, selama ini memang pelayanan BPJS Kesehatan kurang memuaskan jika berobat di rumah sakit pemerintah.Kejadian tidak memuaskan terjadi saat mengantar berobat almarhumah ibu di RS Cengkareng. "Saat itu ibu saya tidak dilayani sama sekali. Akhirnya saya telat bawa ke RS Pelni. Saat itu pembuluh darah ibu saya pecah," ujarnya.

Egy menilai pelayanan RS Pelni sangat bagus. Tapi banyak rumah sakit lainnya yang tidak bagus pelayanan. Oleh karena Egy mengaku tidak setuju jika premi BPJS Kesehatan bakal naik. Karena tidak naik saja susah untuk membayarnya. 

Oleh karena itu jika premi BPJS bakal naik maka pelayananya harus diperbiaki lagi. Sehingga ke depan tidak ada lagi orang yang sedang sekarat tidak bisa dilayani. "Jangan orang sudah sekarat tapi sama sekali dilayani," tandasnya.

Hal berbeda dikatakan Wartini, ibu rumah tangga. Menurutnya, selama ini saat mengantar orang tuanya berobat dengan menggunakan BPJS Kesehatan tapi pelayanan yang diberikan rumah sakit sangat bagus. Wartini menyarankan agar pelayanan RS lebih baik lagi maka perlu ada koordinasi antara RS yang satu dengan RS yang lain. Sehingga pasien tidak merasa dipimpong karena harus dirujuk ke RS lain.

"Sebenernya bukan jelek. Tapi masukan saja. Misalnya ibu saya biasa kontrol bulanan dengan dokter di RS A. Tapi pas rujukan habis kita mnta rujukan malah dikasih ke RS B. Padahal yang biasa nanganin di RS A tapi kenapa dirujuk ke RS B. Ini kan harus ganti. Jadi ini harus muter-muter. Itu juga dialami istri teman saya kemarin. Karena sampai jam 8 malam baru pulang kontrol sementara antrinya dari pagi," jelasnya. 

Pemerintah telah memutuskan tiga strategi yang akan dilakukan untuk mengatasi defisit anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (30/7/2019). Strategi pertama, pemerintah akan menaikkan premi yang harus dibayarkan oleh peserta jaminan. Nominal kenaikan tersebut, kata Wapres, masih dalam penghitungan oleh tim teknis.