Kinerja Gubernur DKI Diapresiasi

Risma VS Anies Soal Biaya Sampah, Siapa Menang?

Sammy
Risma VS Anies Soal Biaya Sampah, Siapa Menang?

Jakarta, HanTer - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini belakangan menjadi perbincangan berbagai kalangan. Hal itu lantaran, saling balas komentar keduanya mengenai persoalan pengelolaan sampah di wilayah masing-masing. Berbagai kalangan pun turut angkat suara terkait hal itu. Disisi lain, anggaran Rp3,7 triliun yang dialokasikan Pemprov DKI tidak sia-sia, karena kinerja Anies dinilai sudah baik dalam hal pengelolaan sampah. Risma vs Anies siapa menang?

Salah satu Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI, Rina Aditya Sartika, mengatakan, tentunya penanganan sampah di ibukota sangatlah berbeda dengan di Surabaya. Perbedaan itu, lanjut dia, bisa dilihat dari indeks penghasil sampah perorang di Jakarta lebih besar dibandingkan warga Surabaya.

"Karena tingkat penghidupan warga Jakarta lebih baik, begitu juga sampah yang dihasilkan lebih beragam mulai dari sampah perorang, industri dan perkantoran, disamping jumlah penduduk Jakarta lebih banyak di banding Surabaya. TPA di Jakarta bahkan sudah melintas propinsi sampai Pemerintah DKI harus memberikan kompensasi kepada warga dan Pemerintah Bekasi. Hal seperti ini tidak terjadi di Surabaya," ungkapnya di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Di Jakarta, ungkap salah satu Anggota Komisi C DPRD DKI ini, pemerintah pusat pun mempunyai andil sebagai penghasil sampah. Sehingga, penanganan sampah di ibukota menjadi lebih kompleks.

"Hal ini tidak dialami Surabaya. Wajar saja kalau biaya yang di butuhkan untuk penanggulangan sampah di ibukota lebih besar dari Surabaya," terang dia.

Lebih lanjut Rina mengapresiasi kebijakan yang dilakukan Gubernur Anies yang sudah meminta agar tidak lagi menggunakan kantong plastik tapi menggunakan besek dalam upaya memudahkan daur ulang.

Selain itu, lanjut dia, penerapan teknologi intermediate treatment facility (ITF) merupakan inovasi yang tidak dilakukan di Surabaya.

"Jadi sebaiknya biarlah Gubernur DKI beserta DPRD yang menyelesaikan permasalahan ini dengan tidak mengurangi masukkan Risma Walikota Surabaya yang menangani masalah sampah dalam kapasitas yang lebih kecil. Karena apa yang sukses dilakukan di Surabaya belum tentu akan bisa diterapkan di Jakarta apalagi bisa sukses dalam penanganan sampah," terang dia.

Kinerja Sudah Baik

Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta memandang, kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sudah baik dalam hal pengelolaan sampah. Bahkan ia menyebut, permintaan Fraksi NasDem agar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengurus sampah Jakarta tidak tepat.

"Persoalan sampah itu bukan persoalan kecil Jakarta, itu persoalan besar, itu bisa tertangani dengan baik meski belum sempurna," ucap Ketua Fraksi Golkar Ashraf Ali di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Menurut Ashraf, kesempurnaan pengelolaan sampah DKI terjadi jika pengelolaan dilakukan dengan cara efektif, efisien, dan menghasilkan energi listrik. 

"Untuk kesempurnaan, sekarang kan pakai sistem yang diuruk, dirata tanah, konvensional melalui Bantargebang. Caranya, Jakarta akan (bangun) insinerator besar, ITF. Dari hasil itu, bisa hasilkan energi listrik, gas, dan lain-lain. Seperti juga di Jerman. di Frankfurt. Di satu kota listriknya pakai sampah. Arahnya perda (pengelolaan sampah) akan diarahkan ke sana. Sidoarjo akan dimulai, mungkin mereka kunjungan kerja dalam rangka itu," kata dia.

Ashraf menilai anggaran Rp3,7 triliun yang dialokasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun tidak sia-sia. Karena menurutnya, DKI dianggap membutuhkan anggaran kebersihan yang besar.

"Anggaran imbang dengan pekerjaan, ada keseimbangan. Kalau tidak salah kita harus bayar Bantargebang sekitar Rp400 miliar lebih. Belum pengajuan honor petugas sampah, penyapu jalan, yang di kali, dan juga sampah juga dikelola Pasar Jaya, itu juga tidak masuk ke LH, dia sendiri," ucap Ashraf.

Menurut Ashraf, salah satu yang perlu dibenahi oleh Pemprov adalah kesejahteraan pengangkut sampah di tingkat RW. Mereka mendapat uang yang kecil dari iuran sampah masyarakat.

"Yang menarik sampah dari rumah itu yang mengelola dari RW. Sekarang per RW. Pernah lihat orang dorong sampah itu, itu dibayar Rp500 ribu per bulan dari iuran. Mereka nasib tidak sama dengan PPSU, ada SK, gaji UMD. Ada 10 ribu orang penarik sampah," kata Ashraf. 

Masalah lain yang perlu juga diselesaikan oleh pemerintah DKI Jakarta adalah pola pikir. Masyarakat harus pintar memilih sampah saat dibuang di kediaman.

Persoalan Kompleks

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Jakarta, Yayat Supriyatna menilai, persoalan sampah tidak bisa diselesaikan hanya dengan memindah seseorang termasuk Risma untuk memimpin Jakarta. Masih ada masalah kompleks lain yang menderu ibu kota supaya terhindar dari penumpukan sampah. Seperti halnya kesadaran masyarakat atas kepedulian terhadap lingkungan.

"Memindahkan orang kan bukan berarti semua masalah diselesaikan justru yang ditanamkan adalah bagaimana belajar dari tempat yang lebih baik. Jadi orang tidak perlu harus malu belajar dari kota-kota yang sudah berhasil," ujar Yayat di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Turun Menurun

Menanggapi terkait perlukah Risma datang ke ibu kota, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mengatakan, persoalan sampah di Jakarta merupakan masalah turun temurun sejak kepemimpinan terdahulu. Maka dia menilai tidak tepat jika dijadikan kambing hitam dalam persoalan ini.

"Yang saya terima saat ini adalah kenyataan yang ada sejak kemarin. Angka-angka itu kan sudah bertahun-tahun," ujar Anies di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2019).

Anies menyebut dalam sebagai Gubernur dia sudah melakukan langkah perubahan. Salah satunya dengan membangun (ITF) di Sunter, serta sampah di TPST Bantar Gebang mulai dikelola menjadi energi.

Sementara itu terkait pernyataan Risma menyatakan kesiapannya membantu DKI dalam persoalan sampah Anies memberi apresiasi. Tapi, menurut dia permasalahan di Jakarta menjadi tanggungjawab DPRD dan Pemprov DKI Jakarta.

"Kita apresiasi pada perhatian dan lain-lain. Kemudian, biarlah Jakarta diurus oleh DPR Jakarta oleh Pemprov Jakarta," ucapnya.

Sebelumnya, saat bertemu dengan Risma, Bestari bercerita bagaimana Bantar Gebang pada 2021 mendatang akan overload sampah. Bestari menilai, dengan berpindahnya Risma ke Jakarta bisa menyelesaikan masalah sampah.

Mendengar cerita itu, Risma merasa prihatin. Dia pun berharap Pemprov DKI dengan anggaran yang besar bisa segera menyelesaikan pembangunan TPA.

Risma bahkan mengatakan siap membantu Jakarta dengaj persoalan sampahnya. Namun, terkait ajakan bergabung di Pilkada DKI 2022, dia masih enggan menanggapi lebih jauh. Dengan alasan masih lama diselenggarakannya.

#Sampah   #dki   #anies   #risma   #dprd