Menteri Ekonomi Jokowi-Ma'ruf Harus Bebas Pengaruh Parpol

Anugrah
Menteri Ekonomi Jokowi-Ma'ruf Harus Bebas Pengaruh Parpol
Presiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet

Jakarta, HanTer - Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economis and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menyarankan agar tim menteri ekonomi baru dalam periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo diisi oleh sosok-sosok yang tidak terafiliasi langsung maupun tidak langsung dengan partai politik (parpol).

"Untuk tim (menteri) yang khusus membidangi ekonomi yang krusial seperti Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Bappenas dan semacamnya harus diisi oleh sosok birokrat, akademisi ataupun profesional yang tidak terafiliasi langsung maupun tidak langsung dengan partai politik," ujar Bhima di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Dia menjelaskan bahwa sosok-sosok dari non-partai tersebut tidak bisa ditekan untuk kepentingan jangka pendek dan harus berani melawan kepentingan-kepentingan yang dapat merugikan masyarakat.

Selain itu, sosok-sosok yang mengisi tim menteri ekonomi baru harus memiliki integritas sehingga performa kerja tidak terganggu dan dapat menuntaskan tugas yang diembannya.

Sosok-sosok yang akan mengisi tim menteri ekonomi baru juga diharapkan memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan berani tampil menyampaikan pernyataan kepada media massa.

"Kalau untuk posisi menteri-menteri non-ekonomi silakan diperebutkan oleh partai-partai politik," kata pengamat INDEF tersebut.

Sebelumnya Core Indonesia mengharapkan presiden terpilih Joko Widodo memilih kalangan profesional untuk tim menteri ekonomi di kabinet mendatang dalam melanjutkan kepemimpinannya bersama Ma'ruf Amin.

Menurut Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal, pemilihan tim menteri ekonomi harus dengan seleksi yang kuat mengingat dampaknya cukup kuat dengan sektor lainnya.

Sementara itu, Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah Redjalam menilai saat ini program kementerian relatif tidak fokus sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.