Yusril Nilai Klaim Pembelian Tanah di Ungasan Bali Hanya Imajinasi

Safari
Yusril Nilai Klaim Pembelian Tanah di Ungasan Bali Hanya Imajinasi

Jakarta, HanTer - Kuasa hukum Christoforus Richard, Yusril Ihza Mahendra menyayangkan adanya pihak-pihak yang mengklaim sebagai pembeli beritikad baik atas tanah SHGB No. 72/Ungasan dan SHGB No. 74/Ungasan. Dia menilai bahwa klaim itu hanya dilakkan secara sepihak tanpa dasar dan bukti yang kuat.

Yusril mengatakan, salah satu kreteria pembeli beritikad baik yang wajib dipenuhi menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016 adalah melakukan jual beli atas objek tanah dengan pemilik yang sah.  Sementara kliennya Christoforus Richard tidak pernah melakukan jual beli tanah yang berlokasi di Desa Ungasan, Badung, Bali.

“Klien kami tidak pernah melakukan jual beli tanah tersebut dengan siapapun sehingga adanya klaim dari pihak-pihak yang merasa sebagai pembeli beritikad baik adalah klaim imajinasi tanpa dasar hukum yang jelas,” jelas Yusril di Jakarta, Rabu (31/7/2019). 

Yusril menduga ada pihak-pihak yang mengklaim sebagai pembeli beritikad baik telah membeli dari pihak yang tidak berhak mengatasnamakan PT Nusantara Ragawisata. Tindakan inilah yang kemudian menyebabkan Christoforus Richard merasa dirugikan atas jual beli tersebut. 

Secara hukum, sambung Yusril, pengadilan sudah menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak yang menjual dan membeli tanah milik PT Nusantara Ragawisata dimana Christoforus Richard menjabat sebagai direktur utama adalah perbuatan melawan hukum dan seluruh akta jual-beli berkaitan dengan tanah tersebut telah dibatalkan. 

Hal itu didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 3351 K/Pdt/2018, tanggal 17 Desember 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 120/Pdt/2018/PT.DKI, tanggal 15 Mei 2018 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 426/Pdt.G/2016/PN.Jkt.SeI, tanggal 9 Agustus 2017. 

“Adapun pihak pembeli yang merasa dirugikan seharusnya menuntut ganti kerugian dari pihak penjual yang telah dinyatakan perbuatanya melawan hukum dan bukan justru meminta pertanggungjawaban dari klien kami yang dalam hal ini adalah korban,” papar mantan Menteri Hukum dan HAM ini ini.

Terpisah, Karna Brata Lesmana yang mengaku sebagai korban atas jual beli tanah menyatakan siap buka-bukaan terkait kasus tanah jual beli lahan dengan SHGB No. 72/Ungasan dan SHGB No. 74/Ungasan. Dia mengaku telah membeli lahan seluas 6 Ha dengan nilai Rp30 miliar yang dibeli dari PT Mutiara Sulawesi pada tahun 2008. 

“Saya hanya ingin memberikan informasi yang sebenarnya kepada Pak Yusril tentang duduk masalah yang sebenarnya,” kata Karna. 

Menurut Pengusaha asal Jakarta ini, dirinya adalah salah satu pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan Christoforus. Selain dirinya, PT Mutiara Sulawesi dan PT Knightbrigde Development ikut menjadi korban. “Jadi selain saya, ada pihak lain yang merasa dirugikan atas perbuatan Christoforus,” katanya. 

Karna mengaku telah membeli lahan yang terletak di Desa Ungasan, Badung yang kemudian dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bali. Padahal Karna sudah dinyatakan sebagai pemilik lahan yang sah. "Pembatalan sertifikat di keluarkan BPN Bali. Padahal sertipikat tanah telah dibaliknamakan atas nama saya sendiri yakni Karna Brata Lesmana," ujar dia.