Menteri Pendidikan dan Agama Harus Bebas dari Politik Praktis

Anugrah
Menteri Pendidikan dan Agama Harus Bebas dari Politik Praktis
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kiri) dan mantan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy bersiap memberikan kesaksian dalam sidang kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama dengan terdakwa Haris Hasanuddin dan Muafaq Wirahadi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Jakarta, HanTer - Guru Besar Universitas Islam Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau, Prof Dr Alaidin Koto mengatakan menteri yang membidangi sumber daya manusia seperti pendidikan dan agama harus terbebas dari kepentingan politik praktis.

"Artinya menteri yang tugasnya berkaitan langsung dengan persoalan dasar pembangunan SDM jangan diserahkan kepada kaum politisi," kata Alaidin saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu, (28/7/2019).

Guru besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska ini berharap dalam penentuan kursi menteri saat ini Presiden Joko Widodo benar-benar mengambil pelajaran dari periode sebelumnya.

Ia mengatakan kabinet yang umumnya direkrut dari politisi yang notabene sarat dengan kepentingan politik kelompok atau golongan menyebabkan banyak kasus pelanggaran hukum dan rasa keadilan.

Selain menteri pendidikan dan agama, menteri lainnya yang harus dibebaskan dan terbebas dari kepentingan serta politik praktis yakni menteri pemberdayaan perempuan dan anak.

"Mereka harus benar-benar bebas dari urusan politik praktis, apalagi untuk kepentingan partai," kata Alaidin yang juga salah satu Ketua DPP Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).

Menurut doktor pemikir politik Islam itu, jika kementerian-kementerian yang disebutkan tadi masih diserahkan kepada orang-orang yang berada di partai politik maka akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depannya.

"Bangsa kita akan menghadapi persoalan SDM yang semakin parah di masa datang," katanya dikutip Antara.

Sementara itu, agar tidak menjadi hutang politik dalam bursa calon menteri ini, Alaidin menyarankan agar presiden menyelesaikan hutang-hutang politik kepada partai dan orang-orang partai sebelum dilantik.

"Beri pengertian kepada partai dan orang-orang partai itu bahwa kepentingan bangsa dan negara harus diletakkan di atas semua kepentingan yang lain, termasuk kepentingan partai," kata Alaidin.

"Kita tidak sama dengan negara-negara komunis di mana partai mengatasi negara," katanya.

Bursa calon menteri yang akan mengisi kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin masih menjadi pembahasan hangat di pentas politik Tanah Air, terutama masuknya kalangan milenial untuk mengisi kursi sejumlah kementerian.

Sementara itu terkait pembangunan SDM, Presiden Joko Widodo juga telah menyampaikan rencana lima tahun ke depan dalam acara 'Visi Indonesia' di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7), di antaranya yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur dan fokusnya beralih pada pembangunan sumber daya manusia.