Undip Kaji Pemberian Gelar Kehormatan Kepada Puan

Kampus Jangan Sembarangan Memberi Gelar Guru Besar

Harian Terbit/Safari
Kampus Jangan Sembarangan Memberi Gelar Guru Besar
Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani

Jakarta, HanTer - Rencana Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah yang akan memberikan gelar kehormatan kepada Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menjadi kontroversi di kalangan akademisi. Pihak kampus diminta untuk tidak mudah memberikan gelar kepada sejumlah pejabat atau tokoh masyarakat agar justru tidak merendahkan martabat kampus tersebut.

"Kampus jangan sampai merendahkan martabat akademik dengan hanya mengumbar pemberian gelar kepada pihak-pihak yang belum layak mendapat pemberi gelar," ujar Dr Ismail Rumadan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional (Unas), Jakarta, kepada Harian Terbit, Kamis (25/7/2019).

Ismail menanggapi rencana pemberian gelar kehormatan kepada Menko PMK Puan Maharani oleh Undip. Menurutnya, pemberian gelar guru besar kehormatan itu tidak sembarangan dan segampang hanya pemberian. Karena sebelum gelar diberikan maka yang bersangkutan harus mempunyai keahlian khusus yang diakui publik, terutama keahlian pada dunia pendidikan.

"Seorang dosen yang menekuni dunia akademik atau pendidikan saja perlu proses yang panjang dan persyaratan yang begitu ketat baru bisa mendapatkan gelar guru besar," tandasnya.

Ismail memaparkan, untuk menghindari jatuhnya martabat dan wibawa maka pihak kampus tidak memberikan gelar guru besar kepada seseorang yang belum layak atau belum teruji kapasitasnya di tengah masyarakat. Dia mengakui, pemberian gelar kepada siapapun adalah sah-sah saja, apalagi pemberian gelar itu diberikan kepada orang yang tepat dan layak untuk mendapatkan gelar guru besar kehormatan tersebut,

"Tapi jika pemberian gelar itu diberikan kepada pejabat negara, terutama kepada politisi tentu masyarakat akan menilai motif dibalik pemberian gelar tersebut dan penilaian tersebut pasti berkaitan dengan kepentingan pilitik," jelasnya.

Jika pihak kampus memberikan gelar dengan motif politik, sambung Ismail, maka dikhawatirkan kampus akan kehilangan independensi dan fungsi kontrol sosialnya kepada pemerintah. Padahal banyak pihak yang justru berharap kampus menjadi lembaga independen dan bersikap kritis terhadap pemerintah jika memang tidak bisa mensejahterakan rakyatnya.

"Pada posisi inilah yang sangat dikhawatirkan jika ada kampus yang memberikan gelar dengan motif politik, sehingga dikhawatirkan kampus akan kehilangan independensi dan fungsi kontrol sosialnya kepada pemerintah," jelasnya.

Sementara itu, Dosen Universitas Bunda Mulia (UBM) Silvanus Alvin juga mengatakan, sebelum gelar diberikan memang harus ada prestasi besar agar bisa mendapat gelar kehormatan dari kampus. Artinya ada sebuah kontribusi akademis yang diberikan oleh seorang tokoh. Namun jika memang Puan Maharani dinilai berprestasi maka sah - sah saja diberikan gelar tersebut. Oleh karena itu biarkan Undip mengkaji prestasi-prestasi apa saja yang dianggap layak secara objektif.

Usai jumpa pers Seminar Nasional 'Manusia dan Politik Kebudayaan' di Undip yang akan dihadiri Menko PMK Puan Maharani, Rektor Universitas Diponegoro (Undip), Yos Johan Utama, mengakui pihaknya akan mengkaji untuk memberikan gelar kehormatan kepada Menko PMK Puan Maharani.

Dalam jumpa pers tersebut hadir juga penyelenggara yaitu ketua Ikatan Alumni Fakultas llmu Budaya (IKA FlB) Undip, Agustina Wilujeng, yang juga merupakan politisi PDI Perjuangan.

"Nanti kita kaji bersama," kata Jos Johan, Kamis (25/7/2019).

Jawaban itu disampaikan Yos Johan saat menjawab pertanyaan wartawan, Unnes Semarang telah memberikan gelar guru besar kehormatan kepada Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto, apakah Undip juga akan memberikan penghargaan serupa kepada Puan Maharani. Namun Yohan menegaskan secara pribadi dia menyetujui Puan Maharani mendapat penghargaan gelar kehormatan dari Undip karena kiprahnya untuk bangsa Indonesia. "Sekelas Bu Puan pantas untuk itu," ujarnya.

Dia juga menjelaskan siapa saja bisa diusulkan mendapatkan gelar tersebut asalkan sesuai prosedur dan tentu saja berjasa bagi negara. "Saya setuju, tapi lewat proses dan prosedur. Siapapun bangsa Indonesia yang berjiwa patriotik dan berjasa bagi Indonesia," jelasnya.