Ma’ruf Amin Tidak Dlibatkan Bahas Kabinet

Safari
Ma’ruf Amin Tidak Dlibatkan Bahas Kabinet
Wapres terpilih KH Ma’ruf Amin

Jakarta, HanTer-- Sejumlah kalangan menyesalkan adanya informasi Wapres terpilih KH Ma’ruf Amin tidak dilibatkan dalam seleksi dan pencalonan nama-nama yang akan menjadi menteri pada kabinet jilid II.

"Ya. Ini kelihatan asli Jokowi yang ingin memanfaatkan KH. Ma’ruf dan NU hanya jadi vote getter atau pengepul suara semata di Pilpres 2019," ujar pengamat politik dari Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) M Aminudin kepada Harian Terbit, Rabu (24/7/2019).

Aminudin menuturkan, sebagai Wapres, posisi KH Maruf Amin berbeda dengan Jusuf Kalla (JK). Karena setelah Pilpres 2014, JK dilibatkan dan dimintakan pendapatnya dalam penyusunan Kabinet Kerja Jokowi - JK. Bahkan komposisisi kabinet yang diumumkan Jokowi 2014 sangat dominan diisi oleh orang-orang yang dipaket JK, seperti Sudirman Said, Rahmat Gobel, Amran Sulaiman, Anies Baswedan dan lainnya.

"Tapi kali ini Jokowi terlihat mengenyampingkan Wapres KH Makruf dan NU," paparnya.

Aminudin menilai, Jokowi sebelah mata memandang KH Maruf Amin karena Jokowi memandang KH Maruf Amin tidak sekuat JK. Jokowi menganggap KH Maruf Amin hanya orang yang hanya manut atau penurut saja. Hal lain yang membuat Jokowi agak mengenyampingkan KH Maruf Amin juga karena semakin kuatnya cengkeraman Tiongkok dan Taipan yg mengendalikannya.

Dikesampingkan

Sementara itu, pengamat politik Rusmin Effendy menilai posisi KH Maruf Amin yang terkesan dikesampingkan Jokowi dalam penyusunan kabinet karena Jokowi tersandera oleh parpol koalisi. Oleh karenanya posisi KH Ma’ruf Amin terkesan tidak punya kapasitas dan peran yang signifikan. Padahal sejatinya penyusunan komposisi kabinet melibat pihak-pihak terkait seperti Wapres dan parpol koalisi.

Saat ini, lanjut Rusmin, terlihat betapa serakahnya parpol koalisi mengusulkan nama kadernya seperti PKB dan NU yang terkesan memaksa. Padahal, banyak kader parpol yang tidak punya kualitas menjadi menteri dan terlibat korupsi. Oleh karena itu di periode kedua ini merupakan masa sulit bagi pemerintahan Jokowi. Karena itu figur menteri harus melalui proses yang selektif dan memang figur yang ahli di bidangkan, bukan sekedar politik balas budi.

Terkait KH Maruf Amin yang tidak dilibatkan dalam penyusunan kabinet, Rusmin menjelaskan, sejak awal posisi KH Maruf Amin memang hanya sekedar pelengkap saja untuk menghadapi kekuatan umat Islam. Jadi wajar saja tidak dilibatkan dalam penyusunan kabinet.  

"Sistem presidensial yang berlaku saat ini kan menjadikan posisi wapres sebagai ban serap. Hanya sebagai pelengkap karena presiden lebih dominan. Apalagi tidak ada pembagian tugas yang jelas antara presiden dan wapres," tegasnya.

Saat ditemui di Kantor MUI Pusat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2019) kemarin, Wakil Presiden terpilih KH Maruf Amin mengaku tak memberikan masukan terkait nama menteri yang akan menempati posisi kabinet pemerintahanan. Ia menyebut, masukan nama-nama menterikabinet diberikan melalui partai politik koalisi.

"Saya? Engga lah. Masa saya beri masukan. Masukan dari partai, dari kelompok transisional," jelasnya.